Hatta: DNI belum rampung
Kamis, 07 November 2013 - 15:17 WIB
Hatta: DNI belum rampung
A
A
A
Sindonews.com - Meski pemerintah telah menerbitkan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang baru, namun bentuknya masih berupa draft yang masih perlu dibahas lebih lanjut.
"Ini kan seakan-akan sudah diputuskan. Itu usulan yang dibahas Badan Koordinasi penanaman Modal (BKPM) dan dunia usaha, kemudian diusulkan pada eselon untuk dibahas, lalu dibawa ke rakor," terang Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Hatta Rajasa di Hotel Borobudur, Jakara, Kamis (7/11/2013).
Dia mengungkapkan hasil rapat koordinasi telah dikembalikan lagi untuk dibahas lebih dalam dan kemudian diputuskan. "Itu yang berkembang dari usulan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang Indonesia (Kadin), dan BKPM. Kan tidak diputuskan," jelas dia.
Pernyataan Hatta ini terkait dengan pemberitaan beberapa media yang menurut dia telah memberitakan seakan-akan revisi DNI telah diputuskan. "Jadi enggak boleh dikatakan kita sudah buka untuk asing. Wong belum ada keputusan. Gimana coba?" ujarnya.
Seperti diketahui, pemerintah masih berada dalam tahap finalisasi merevisi DNI. Kepala BKPM, Mahendra Siregar menyatakan hasil tersebut masih dalam bentuk draft dan masih akan didalami untuk kemudian dibahas lagi dalam rakor selanjutnya sebelum disampaikan ke presiden.
"Ini kan seakan-akan sudah diputuskan. Itu usulan yang dibahas Badan Koordinasi penanaman Modal (BKPM) dan dunia usaha, kemudian diusulkan pada eselon untuk dibahas, lalu dibawa ke rakor," terang Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Hatta Rajasa di Hotel Borobudur, Jakara, Kamis (7/11/2013).
Dia mengungkapkan hasil rapat koordinasi telah dikembalikan lagi untuk dibahas lebih dalam dan kemudian diputuskan. "Itu yang berkembang dari usulan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang Indonesia (Kadin), dan BKPM. Kan tidak diputuskan," jelas dia.
Pernyataan Hatta ini terkait dengan pemberitaan beberapa media yang menurut dia telah memberitakan seakan-akan revisi DNI telah diputuskan. "Jadi enggak boleh dikatakan kita sudah buka untuk asing. Wong belum ada keputusan. Gimana coba?" ujarnya.
Seperti diketahui, pemerintah masih berada dalam tahap finalisasi merevisi DNI. Kepala BKPM, Mahendra Siregar menyatakan hasil tersebut masih dalam bentuk draft dan masih akan didalami untuk kemudian dibahas lagi dalam rakor selanjutnya sebelum disampaikan ke presiden.
(izz)
Lihat Juga :
