BSN gelar rakornas standardisasi

Sindonews.com - Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, Indonesia harus bersiap diri menyambut perdagangan bebas khusus untuk kawasan ASEAN. Namun, Indonesia dinilai masih belum siap sepenuhnya.

Masih banyak sektor yang harus dibenahi untuk memperkuat daya saing. Pemberlakuan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA) pada 2010 lalu, memberikan pengalaman bagi Indonesia. Dalam konteks ini, standardisasi merupakan salah satu strategi yang paling rasional dan diterima secara global guna membendung kemungkinan membanjirnya produk-produk impor dari negara lain.

Untuk itu, Badan Standardisasi Nasional (BSN) akan mengadakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Standardisasi pada 12 November 2013 di Hotel Bidakara, Jakarta. Kegiatan tersebut akan dihadiri sekitar 300 orang, wakil dari stakeholder standardisasi di tingkat pusat maupun daerah.

Mereka adalah dari wakil dari setiap kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, industri dan asosiasi industri, lembaga penilaian kesesuaian, perwakilan konsumen, dan pakar di bidang standardisasi.

Direncanakan Rakornas Standardisasi akan dibuka oleh Menko Perekonomian RI Hatta Radjasa dilanjutkan keynote speech dari Kepala Bappenas RI Armida Alisjahbana dan Menristek RI Gusti Muhammad Hatta.

"Pelaksanaan Rakornas ini dimaksudkan untuk menghimpun masukan dari pemangku kepentingan dalam menyusun Strategi Standardisasi Nasional jangka panjang 2015-2025," kata Kepala BPN Bambang Prasetya dalam siaran persnya, Sabtu (9/11/2013).

Menurut Bambang, sasaran standardisasi menjadi salah satu instrumen dalam rangka mendukung pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa Indonesia. Hal ini melalui perlindungan kepentingan publik dan lingkungan; Peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap produk nasional di pasar domestik; dan Fasilitasi akses produk nasional ke pasar global.

"Dukungan bagi platform Strategi Standardisasi Nasional 2015-2025, yang mengharapkan akan dihasilkan dari rakornas ini akan memuat kebijakan, tujuan, sasaran, dan program yang perlu diimplementasikan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk menjawab tantangan yang ada," tandas Bambang.