Pemerintah didesak hentikan liberalisasi migas

Sindonews.com - Liberalisasi sektor minyak dan gas (migas) dikhawatirkan dapat menghancurkan kedaulatan energi nasional. Untuk itu, pemerintah didesak mencegah upaya liberalisasi di sektor penting ini.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradji. Menurutnya, sejak zaman dahulu, gas air dan udara menjadi tugas 'kenabian' yang tidak layak diliberalisasi siapa pun. Sebaliknya harus dilindungi dan diproteksi negara dari tangan-tangan yang mementingkan kelompok atau golongan tertentu.

"Justru harus mendapat perlindungan dan proteksi oleh negara dari tangan-tangan yang hanya mementingkan kelompok atau golongan tertentu," kata Said di Jakarta, Sabtu (9/11/2013).

Said mengutarakan, sejauh ini pihaknya mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Namun, pemerintah juga dinilai harus meningkatkan pembangunan infrastuktur gas bumi di Indonesia.

"Sehingga semua lapisan masyarakat Indonesia dapat menikmati energi yang terjangkau," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua BPH Migas, Fahmi Harsandono Matori mengatakan, pemerintah harus memprioritaskan kebutuhan dalam negeri terkait tata niaga gas. Hal tersebut dianggap sangat penting guna menjaga keamanan pasokan kebutuhan domestik, daya jangkau konsumen dan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Jadi sangatlah penting pembangunan infrastruktur energi, sebagai langkah praksis dari pemerintah," jelasnya.