Terkait DNI, SBY tegaskan belum menjadi keputusan
Jum'at, 15 November 2013 - 11:39 WIB
Terkait DNI, SBY tegaskan belum menjadi keputusan
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan bahwa dirinya mengikuti perbincangan di ruang publik dan media massa terkait Daftar Negatif Investasi (DNI) yang seolah-olah sudah menjadi keputusan pemerintah atau presiden.
"Setelah dicek, jangankan pada tingkat presiden, pemikiran atau rencana ini juga belum dibahas pada tingkat Menteri Koordinator bidang Perekonomian. Jelaskan kepada publik dengan gamblang bahwa itulah posisinya saat ini," kata SBY dikutip dari situs Setkab, Jumat (15/11/2013).
Sebelumnya diberitakan, meski pemerintah telah menerbitkan Daftar Negatif Investasi yang baru, namun bentuknya masih berupa draft yang masih perlu dibahas lebih lanjut.
"Ini kan seakan-akan sudah diputuskan. Itu usulan yang dibahas Badan Koordinasi penanaman Modal (BKPM) dan dunia usaha, kemudian diusulkan pada eselon untuk dibahas, lalu dibawa ke rakor," terang Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Hatta Rajasa beberapa waktu lalu.
Dia mengungkapkan hasil rapat koordinasi telah dikembalikan lagi untuk dibahas lebih dalam dan kemudian diputuskan. "Itu yang berkembang dari usulan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang Indonesia (Kadin), dan BKPM. Kan tidak diputuskan," jelas dia.
Pernyataan Hatta ini terkait dengan pemberitaan beberapa media yang menurut dia telah memberitakan seakan-akan revisi DNI telah diputuskan. "Jadi enggak boleh dikatakan kita sudah buka untuk asing. Wong belum ada keputusan. Gimana coba?" ujarnya.
Seperti diketahui, pemerintah masih berada dalam tahap finalisasi merevisi DNI. Kepala BKPM, Mahendra Siregar menyatakan hasil tersebut masih dalam bentuk draft dan masih akan didalami untuk kemudian dibahas lagi dalam rakor selanjutnya sebelum disampaikan ke presiden.
"Setelah dicek, jangankan pada tingkat presiden, pemikiran atau rencana ini juga belum dibahas pada tingkat Menteri Koordinator bidang Perekonomian. Jelaskan kepada publik dengan gamblang bahwa itulah posisinya saat ini," kata SBY dikutip dari situs Setkab, Jumat (15/11/2013).
Sebelumnya diberitakan, meski pemerintah telah menerbitkan Daftar Negatif Investasi yang baru, namun bentuknya masih berupa draft yang masih perlu dibahas lebih lanjut.
"Ini kan seakan-akan sudah diputuskan. Itu usulan yang dibahas Badan Koordinasi penanaman Modal (BKPM) dan dunia usaha, kemudian diusulkan pada eselon untuk dibahas, lalu dibawa ke rakor," terang Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Hatta Rajasa beberapa waktu lalu.
Dia mengungkapkan hasil rapat koordinasi telah dikembalikan lagi untuk dibahas lebih dalam dan kemudian diputuskan. "Itu yang berkembang dari usulan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kamar Dagang Indonesia (Kadin), dan BKPM. Kan tidak diputuskan," jelas dia.
Pernyataan Hatta ini terkait dengan pemberitaan beberapa media yang menurut dia telah memberitakan seakan-akan revisi DNI telah diputuskan. "Jadi enggak boleh dikatakan kita sudah buka untuk asing. Wong belum ada keputusan. Gimana coba?" ujarnya.
Seperti diketahui, pemerintah masih berada dalam tahap finalisasi merevisi DNI. Kepala BKPM, Mahendra Siregar menyatakan hasil tersebut masih dalam bentuk draft dan masih akan didalami untuk kemudian dibahas lagi dalam rakor selanjutnya sebelum disampaikan ke presiden.
(gpr)
Lihat Juga :
