Ini saran Kadin agar BI Rate tidak naik lagi
Senin, 18 November 2013 - 09:41 WIB
Ini saran Kadin agar BI Rate tidak naik lagi
A
A
A
Sindonews.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) berharap agar Bank Indonesia (BI) tidak menaikkan BI Rate lagi. Pasalnya, kenaikan BI Rate menjadi 7,5 persen dari 7,25 persen, yang baru saja dilakukan Bank Sentral dinilai bisa mengganggu target pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha.
Wakil Ketua Kadin bidang UKM dan Koperasi Erwin Aksa mengatakan, sebaikanya kebijakan menaikkan BI Rate sebaiknya hanya bersifat sementara untuk memperkuat rupiah.
“Kita berharap ini (BI Rate) bersifat sementara. Jangan dinaikkan lagi,” kata dia dalam rilisnya di Jakarta, Senin (18/11/2013).
Kadin mengingatkan bahwa masih banyak cara yang bisa dilakukan untuk menguatkan rupiah. Adapun saran dari Kadin kepada BI dan pemerintah, seperti memerangi ketergantungan impor dengan menggenjot industri dalam negeri dan peningkatkan ekspor non minyak dan gas (migas), termasuk ekspor dari Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta mengurangi ketergantungan terhadap valuta asing (valas).
“Misalnya, dengan menurunkan ketergantungan kita kepada impor melalui penguatan industri di dalam negeri," ujar dia.
menurut dia, itu merupakan tugas pemerintah untuk segera mengeksekusi berbagai program infrastruktur untuk mendukung tumbuhnya industri di dalam negeri. Kalau industri di dalam negeri kuat, otomatis Indonesia bisa memenuhi kebutuhan sendiri (self sufficient) tanpa terlalu tergantung (addicted) dengan impor.
Selain itu, Kadin juga mendorong agar ekspor non migas dari UKM dapat terus digenjot. Pasalnya, kontribusi UKM saat ini baru 14,1 persen atau senilai Rp166,6 triliun.
"Nah, ekspor ini masih didominasi oleh usaha besar, yakni sebesar 85,9 persen dari total nilai ekspor non migas. Masih besar peluang ekspor dari UKM. Ini yang harus kita dorong terus,” ujar dia.
Erwin mencontohkan, UKM negara-negara seperti China dan Taiwan memiliki andil besar terhadap besaran ekspor non migas negara-negara tersebut. pasalnya, UKM kedua negara itu sudah berorientasi pada teknologi tinggi dan memberi nilai tambah pada perekonomian.
Sementara itu, kontribusi UMKM bagi Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 57,5 persen atau senilai Rp1.451,4 trilun, sedangkan sisanya sebesar 42,5 persen dari usaha besar. UMKM juga menyerap tenaga kerja sangat signifikan mencapai 97,2 persen atau sebanyak 107 juta orang, sedangkan usaha besar hanya 2,8 persen.
Di sisi lain lain, Kadin juga berharap agar Bank Sentral dan pemerintah mengkaji berbagai kebijakan terkait lalu-lintas devisa yang saat ini dinilainya membuat perekonomian mudah terombang-ambing oleh nilai tukar rupiah dan ketergantungan kepada dolar Amerika Serikat (USD).
“Saya kira pendekatannya tidak bisa hanya melulu pada monetary policy atau naik-turun BI Rate saja. Harus ada unconventional policy, misalnya kebijakan buat industri dalam negeri, sektor keuangan, infrastruktur, semuanya integratif, tidak satu instrumen saja,” papar Erwin.
Wakil Ketua Kadin bidang UKM dan Koperasi Erwin Aksa mengatakan, sebaikanya kebijakan menaikkan BI Rate sebaiknya hanya bersifat sementara untuk memperkuat rupiah.
“Kita berharap ini (BI Rate) bersifat sementara. Jangan dinaikkan lagi,” kata dia dalam rilisnya di Jakarta, Senin (18/11/2013).
Kadin mengingatkan bahwa masih banyak cara yang bisa dilakukan untuk menguatkan rupiah. Adapun saran dari Kadin kepada BI dan pemerintah, seperti memerangi ketergantungan impor dengan menggenjot industri dalam negeri dan peningkatkan ekspor non minyak dan gas (migas), termasuk ekspor dari Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta mengurangi ketergantungan terhadap valuta asing (valas).
“Misalnya, dengan menurunkan ketergantungan kita kepada impor melalui penguatan industri di dalam negeri," ujar dia.
menurut dia, itu merupakan tugas pemerintah untuk segera mengeksekusi berbagai program infrastruktur untuk mendukung tumbuhnya industri di dalam negeri. Kalau industri di dalam negeri kuat, otomatis Indonesia bisa memenuhi kebutuhan sendiri (self sufficient) tanpa terlalu tergantung (addicted) dengan impor.
Selain itu, Kadin juga mendorong agar ekspor non migas dari UKM dapat terus digenjot. Pasalnya, kontribusi UKM saat ini baru 14,1 persen atau senilai Rp166,6 triliun.
"Nah, ekspor ini masih didominasi oleh usaha besar, yakni sebesar 85,9 persen dari total nilai ekspor non migas. Masih besar peluang ekspor dari UKM. Ini yang harus kita dorong terus,” ujar dia.
Erwin mencontohkan, UKM negara-negara seperti China dan Taiwan memiliki andil besar terhadap besaran ekspor non migas negara-negara tersebut. pasalnya, UKM kedua negara itu sudah berorientasi pada teknologi tinggi dan memberi nilai tambah pada perekonomian.
Sementara itu, kontribusi UMKM bagi Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 57,5 persen atau senilai Rp1.451,4 trilun, sedangkan sisanya sebesar 42,5 persen dari usaha besar. UMKM juga menyerap tenaga kerja sangat signifikan mencapai 97,2 persen atau sebanyak 107 juta orang, sedangkan usaha besar hanya 2,8 persen.
Di sisi lain lain, Kadin juga berharap agar Bank Sentral dan pemerintah mengkaji berbagai kebijakan terkait lalu-lintas devisa yang saat ini dinilainya membuat perekonomian mudah terombang-ambing oleh nilai tukar rupiah dan ketergantungan kepada dolar Amerika Serikat (USD).
“Saya kira pendekatannya tidak bisa hanya melulu pada monetary policy atau naik-turun BI Rate saja. Harus ada unconventional policy, misalnya kebijakan buat industri dalam negeri, sektor keuangan, infrastruktur, semuanya integratif, tidak satu instrumen saja,” papar Erwin.
(rna)
