Dana pinjaman PIP untuk Bulukumba terkendala Ranperda
Senin, 18 November 2013 - 17:48 WIB
Dana pinjaman PIP untuk Bulukumba terkendala Ranperda
A
A
A
Sindonews.com - Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulukumba melakukan peminjaman ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP) senilai Rp83 miliar untuk pembangunan RSUD Bulukumba bakal terkendala pada rancangan peraturan daerah (ranperda). Pasalnya, hingga kini pemerintah belum membuat ranperda sebagai syarat mutlak sebelum masuk pembahasan APBD pokok.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bulukumba Mulyadi Mursali mengungkapkan, keinginan pemerintah melakukan peminjaman guna perbaikan gedung rumah sakit belum bisa dilakukan tahun ini. Sebab, ranperda sebagai syarat mutlak sudah tidak memungkinkan lagi dibuat mengingat waktu tinggal beberapa hari masuk 2014.
"Dalam ranperda ini mengatur alokasi dana untuk membayar pinjaman serta pemotongan DAU. Nah, kalau belum, maka Pemkab belum mampu meminjam senilai Rp83 miliar," ucap Mulyadi, saat memberikan pandangan umum PIP, Senin (18/11/2013).
Sekretaris Komisi B Zulkifli Saiyye mengaku, pihaknya tidak sepakat atas rencana Pemkab Bulukumba meminjam dana senilai Rp83 miliar untuk pembangunan dan pembelian alat kesehatan RSUD. Bahkan, yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki sistem pelayanan yang selama ini dianggap masih buruk.
"Saat ini, pemkab belum bisa melakukan peminjaman. Yang perlu dilakukan adalah melakukan pembenahan pelayanan dan fasilitas dokter harus dipenuhi, karena percuma gedung bagus, tetapi pelayanan dibawa masih banyak dikeluhan pasien," jelas dia.
Dia menilai, perbaikan RSUD bisa dilakukan tanpa harus meminjam melalui PIP senilai Rp83 miliar, melainkan cukup dianggarkan lewat APBD pokok secara bertahap. Sebab, peningkatan APBD 2014 yang sudah mencapai angka Rp1 triliun dinilai mampu membiayai perbaikan gedungnya.
"Saya kira tanpa meminjam rehab RSUD bisa dilakukan, cukup dana dari APBD saja. Misalnya, tahun ini dialokasikan senilai Rp10 miliar lebih, kemudian tahun berikutnya kembali dianggarkan. Karena kalau meminjam akan menjadi beban bagi APBD daerah," kata legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Ujung Bulu-Ujung Loe Bulukumba ini.
Sebelumnya, Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan mengatakan, pihaknya menyepakati peminjaman dana pembangunan RSUD karena rehabilitasi gedung dan pembelian kelengkapan lainya sudah mendesak dilakukan. Kondisi rumah sakit sekarang dalam memberikan pelayanan yang maksimal dianggap tidak mampu lagi, sehingga peminjaman harus dilakukan.
"Ini karena hasil kerja pemkab, sehingga PIP siap membantu kami membangun RSUD Bulukumba. Apalagi, tidak semua daerah diberikan pinjaman. Ini satu kebanggaan bagi daerah kita," ucap dia.
Dia menyakini setelah perbaikan, maka kedepan warga Bulukumba tidak perlu lagi berobat hingga ke RSUD Bantaeng maupun ke Makassar, semua kekurangan fasilitas selama ini segera dilengkapi dengan dokter ahli dari masing-masing penyakit.
"Ini bagian dari peningkatan pelayanan. Dana sebesar Rp83 miliar akan dimaksimalkan dalam membangun rumah sakit kebanggan warga daerah ini. Mudah-mudahan semua berjalan sesuai harapan," ujarnya.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Bulukumba Mulyadi Mursali mengungkapkan, keinginan pemerintah melakukan peminjaman guna perbaikan gedung rumah sakit belum bisa dilakukan tahun ini. Sebab, ranperda sebagai syarat mutlak sudah tidak memungkinkan lagi dibuat mengingat waktu tinggal beberapa hari masuk 2014.
"Dalam ranperda ini mengatur alokasi dana untuk membayar pinjaman serta pemotongan DAU. Nah, kalau belum, maka Pemkab belum mampu meminjam senilai Rp83 miliar," ucap Mulyadi, saat memberikan pandangan umum PIP, Senin (18/11/2013).
Sekretaris Komisi B Zulkifli Saiyye mengaku, pihaknya tidak sepakat atas rencana Pemkab Bulukumba meminjam dana senilai Rp83 miliar untuk pembangunan dan pembelian alat kesehatan RSUD. Bahkan, yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki sistem pelayanan yang selama ini dianggap masih buruk.
"Saat ini, pemkab belum bisa melakukan peminjaman. Yang perlu dilakukan adalah melakukan pembenahan pelayanan dan fasilitas dokter harus dipenuhi, karena percuma gedung bagus, tetapi pelayanan dibawa masih banyak dikeluhan pasien," jelas dia.
Dia menilai, perbaikan RSUD bisa dilakukan tanpa harus meminjam melalui PIP senilai Rp83 miliar, melainkan cukup dianggarkan lewat APBD pokok secara bertahap. Sebab, peningkatan APBD 2014 yang sudah mencapai angka Rp1 triliun dinilai mampu membiayai perbaikan gedungnya.
"Saya kira tanpa meminjam rehab RSUD bisa dilakukan, cukup dana dari APBD saja. Misalnya, tahun ini dialokasikan senilai Rp10 miliar lebih, kemudian tahun berikutnya kembali dianggarkan. Karena kalau meminjam akan menjadi beban bagi APBD daerah," kata legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Ujung Bulu-Ujung Loe Bulukumba ini.
Sebelumnya, Bupati Bulukumba Zainuddin Hasan mengatakan, pihaknya menyepakati peminjaman dana pembangunan RSUD karena rehabilitasi gedung dan pembelian kelengkapan lainya sudah mendesak dilakukan. Kondisi rumah sakit sekarang dalam memberikan pelayanan yang maksimal dianggap tidak mampu lagi, sehingga peminjaman harus dilakukan.
"Ini karena hasil kerja pemkab, sehingga PIP siap membantu kami membangun RSUD Bulukumba. Apalagi, tidak semua daerah diberikan pinjaman. Ini satu kebanggaan bagi daerah kita," ucap dia.
Dia menyakini setelah perbaikan, maka kedepan warga Bulukumba tidak perlu lagi berobat hingga ke RSUD Bantaeng maupun ke Makassar, semua kekurangan fasilitas selama ini segera dilengkapi dengan dokter ahli dari masing-masing penyakit.
"Ini bagian dari peningkatan pelayanan. Dana sebesar Rp83 miliar akan dimaksimalkan dalam membangun rumah sakit kebanggan warga daerah ini. Mudah-mudahan semua berjalan sesuai harapan," ujarnya.
(gpr)
Lihat Juga :
