Pengaduan ke OJK didominasi jasa keuangan non bank
Pengaduan ke OJK didominasi jasa keuangan non bank
A
A
A
Sindonews.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat lebih dari 5.558 informasi dari masyarakat yang masuk ke layanan call center OJK. Hingga kuartal tiga, terdapat pengaduan 306 perusahaan asuransi bermasalah dan 145 perusahaan investasi tidak jelas perizinannya.
Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Sri Rahayu Widodo mengatakan, dari jumlah informasi tersebut tercatat 700 pengaduan. Sebanyak 62 persen masih didominasi dari institusi keuangan non bank (IKNB), baik asuransi ataupun multifinance, dan 20 persen dari perbankan. Sedangkan pasar modal memiliki porsi terkecil.
"Porsi IKNB masih yang terbesar walaupun jumlahnya mengalami penurunan sejak awal tahun. Dari total informasi yang masuk sebesar 82 persen hanya permintaan informasi dan 12,2 persen pengaduan. Sisanya merupakan penyampaian informasi," ujar Sri saat ditemui di kantor OJK, Jakarta, Senin (18/11/2013).
Dia menjelaskan, pengaduan soal asuransi tersebut mengenai kasus premi yang tidak dibayar dan polis yang ditutup. Pihaknya ke depan akan mengembangkan peraturan keagenan sehingga penerimaan calon pemegang polis akan lebih transparan.
Selain itu, dia juga akan melakukan sosialisasi ke seluruh asosiasi asuransi agar anggotanya lebih teratur dan taat prosedur. "Kami juga akan memiliki enam surat edaran dari peraturan perlindungan konsumen. Targetnya sebelum akhir tahun ini selesai," ujarnya.
Pendekatan ini merupakan bagian dari cetak biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia yang akan diresmikan. Pihak regulator akan fokus pada tiga pilar yaitu program edukasi dan kampanye, infrastruktur literasi keuangan, dan pengembangan produk dan layanan jasa keuangan yang terjangkau.
"Misinya untuk melakukan edukasi di bidang keuangan kepada masyarakat agar dapat mengelola keuangan secara cerdas. Serta meningkatkan akses informasi dan penggunaan produk jasa keuangan," ujarnya.
Program ini, kata dia, juga akan meluncurkan 20 mobil literasi keuangan yang akan melakukan sosialisasi ke masyarakat terpencil. Selain itu juga akan melakukan kerja sama dengan Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans), Kementrian Koperasi dan UKM, dan beberapa kampus.
Pihaknya menargetkan terdapat strategi rencana edukasi dalam dua periode hingga 2017. Dalam dua tahun ke depan regulator akan fokus pada segmen pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga. Sedangkan dua tahun berikutnya akan menyasar pekerja formal, pekerja informal, dan pensiunan.
Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Sri Rahayu Widodo mengatakan, dari jumlah informasi tersebut tercatat 700 pengaduan. Sebanyak 62 persen masih didominasi dari institusi keuangan non bank (IKNB), baik asuransi ataupun multifinance, dan 20 persen dari perbankan. Sedangkan pasar modal memiliki porsi terkecil.
"Porsi IKNB masih yang terbesar walaupun jumlahnya mengalami penurunan sejak awal tahun. Dari total informasi yang masuk sebesar 82 persen hanya permintaan informasi dan 12,2 persen pengaduan. Sisanya merupakan penyampaian informasi," ujar Sri saat ditemui di kantor OJK, Jakarta, Senin (18/11/2013).
Dia menjelaskan, pengaduan soal asuransi tersebut mengenai kasus premi yang tidak dibayar dan polis yang ditutup. Pihaknya ke depan akan mengembangkan peraturan keagenan sehingga penerimaan calon pemegang polis akan lebih transparan.
Selain itu, dia juga akan melakukan sosialisasi ke seluruh asosiasi asuransi agar anggotanya lebih teratur dan taat prosedur. "Kami juga akan memiliki enam surat edaran dari peraturan perlindungan konsumen. Targetnya sebelum akhir tahun ini selesai," ujarnya.
Pendekatan ini merupakan bagian dari cetak biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia yang akan diresmikan. Pihak regulator akan fokus pada tiga pilar yaitu program edukasi dan kampanye, infrastruktur literasi keuangan, dan pengembangan produk dan layanan jasa keuangan yang terjangkau.
"Misinya untuk melakukan edukasi di bidang keuangan kepada masyarakat agar dapat mengelola keuangan secara cerdas. Serta meningkatkan akses informasi dan penggunaan produk jasa keuangan," ujarnya.
Program ini, kata dia, juga akan meluncurkan 20 mobil literasi keuangan yang akan melakukan sosialisasi ke masyarakat terpencil. Selain itu juga akan melakukan kerja sama dengan Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans), Kementrian Koperasi dan UKM, dan beberapa kampus.
Pihaknya menargetkan terdapat strategi rencana edukasi dalam dua periode hingga 2017. Dalam dua tahun ke depan regulator akan fokus pada segmen pelajar, mahasiswa, dan ibu rumah tangga. Sedangkan dua tahun berikutnya akan menyasar pekerja formal, pekerja informal, dan pensiunan.
(izz)
Explore More