Brand lokal membutuhkan proteksi pemerintah
Brand lokal membutuhkan proteksi pemerintah
A
A
A
Sindonews.com - Kesadaran tentang pengembangan brand atau merek di perusahaan tanah air masih sangat memprihatinkan. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk memproteksi brand dalam negeri, khususnya di industri strategis.
Pengamat marketing CEO Frontier Handi Irawan mengatakan, dalam 14 tahun terakhir brand perusahaan lokal terancam punah. Perusahaan lokal disebutnya memiliki cakupan maksimal dua provinsi, sedangkan perusahaan nasional di cakupan tiga provinsi. Hal ini disebabnya karena pemerintah tidak serius dalam memproteksi perkembangan brand lokal.
"Peran pemerintah sangat minim sekali bahkan tidak bisa melakukan apa-apa untuk melindungi. Beda dengan pemerintah di luar negeri yang mendorong brand perusahaan lokalnya tumbuh," ujar Handi dalam diskusi terbatas mengenai tantangan brand dalam negeri di kantor redaksi KORAN SINDO, Kamis (21/11/2013).
Dia menyampaikan, setidaknya terdapat 13 faktor yang bisa mematikan brand dalam negeri. Salah satu yang disebutnya ialah kualitas dan orientasi pemilik modal perusahaan tersebut.
Hal ini dicontohkannya untuk kampus Bina Sarana Informatika (BSI) yang dinilainya untuk saat ini sudah memiliki pangsa pasar. Namun dalam jangka panjang sebaiknya stakeholder harus meningkatkan investasinya apabila brandnya ingin berkembang.
"Untuk saat ini mungkin bisa bersaing, namun dalam jangka panjang tergantung stakeholder untuk meningkatkan investasinya. Karena brand kampus bisa kuat dengan menghasilkan lulusan yang terjaga kualitasnya," ujarnya.
Lebih lanjut dia mengingatkan, campur tangan pemerintah sangat dibutuhkan dalam memproteksi brand dalam negeri. Hal ini bisa dilihat dari negara maju seperti China yang sangat membatasi brand asing di industri perbankan negaranya.
Pemerintah harus membantu dalam pengembangan dan edukasi kepada para pemilik usaha. Sementara di dalam negeri banyak brand yang bagus namun dijual ke pihak asing. Perusahaan seperti Grup Astra dinilainya besar dengan mengandalkan pembelian brand-brand yang potensial.
"Banyak yang tidak menyadari potensi brand domestik ketika menjualnya. Namun ternyata harganya justru berlipat ganda ketika sudah dijual. Negara seperti AS bisa dengan mudah melunasi utangnya hanya dengan menjual 10 brand perusahaan di negaranya," ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Direktur Utama PT Martina Berto Tbk, Bryan Tilaar. Perusahaan harus mengerti pentingnya investasi pengembangan brand. Namun hal ini juga harus diikuti dengan dampak yang terukur terhadap kinerja perusahaan. Selain itu juga peran pemerintah disebutnya membutuhkan pembelajaran bagaimana melihat pentingnya pengembangan brand.
"Insentif pajak sebaiknya diberikan kepada brand untuk berkembang. Pemerintah belum memiliki wawasan dalam memproteksi brand," ujar Bryan dalam kesempatan yang sama.
Pengamat marketing CEO Frontier Handi Irawan mengatakan, dalam 14 tahun terakhir brand perusahaan lokal terancam punah. Perusahaan lokal disebutnya memiliki cakupan maksimal dua provinsi, sedangkan perusahaan nasional di cakupan tiga provinsi. Hal ini disebabnya karena pemerintah tidak serius dalam memproteksi perkembangan brand lokal.
"Peran pemerintah sangat minim sekali bahkan tidak bisa melakukan apa-apa untuk melindungi. Beda dengan pemerintah di luar negeri yang mendorong brand perusahaan lokalnya tumbuh," ujar Handi dalam diskusi terbatas mengenai tantangan brand dalam negeri di kantor redaksi KORAN SINDO, Kamis (21/11/2013).
Dia menyampaikan, setidaknya terdapat 13 faktor yang bisa mematikan brand dalam negeri. Salah satu yang disebutnya ialah kualitas dan orientasi pemilik modal perusahaan tersebut.
Hal ini dicontohkannya untuk kampus Bina Sarana Informatika (BSI) yang dinilainya untuk saat ini sudah memiliki pangsa pasar. Namun dalam jangka panjang sebaiknya stakeholder harus meningkatkan investasinya apabila brandnya ingin berkembang.
"Untuk saat ini mungkin bisa bersaing, namun dalam jangka panjang tergantung stakeholder untuk meningkatkan investasinya. Karena brand kampus bisa kuat dengan menghasilkan lulusan yang terjaga kualitasnya," ujarnya.
Lebih lanjut dia mengingatkan, campur tangan pemerintah sangat dibutuhkan dalam memproteksi brand dalam negeri. Hal ini bisa dilihat dari negara maju seperti China yang sangat membatasi brand asing di industri perbankan negaranya.
Pemerintah harus membantu dalam pengembangan dan edukasi kepada para pemilik usaha. Sementara di dalam negeri banyak brand yang bagus namun dijual ke pihak asing. Perusahaan seperti Grup Astra dinilainya besar dengan mengandalkan pembelian brand-brand yang potensial.
"Banyak yang tidak menyadari potensi brand domestik ketika menjualnya. Namun ternyata harganya justru berlipat ganda ketika sudah dijual. Negara seperti AS bisa dengan mudah melunasi utangnya hanya dengan menjual 10 brand perusahaan di negaranya," ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Direktur Utama PT Martina Berto Tbk, Bryan Tilaar. Perusahaan harus mengerti pentingnya investasi pengembangan brand. Namun hal ini juga harus diikuti dengan dampak yang terukur terhadap kinerja perusahaan. Selain itu juga peran pemerintah disebutnya membutuhkan pembelajaran bagaimana melihat pentingnya pengembangan brand.
"Insentif pajak sebaiknya diberikan kepada brand untuk berkembang. Pemerintah belum memiliki wawasan dalam memproteksi brand," ujar Bryan dalam kesempatan yang sama.
(gpr)
Explore More