Bappenas gagas dirikan Bank Infrastruktur

Sindonews.com - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggagas dibentuknya Bank Infrastruktur. Pembiyanaan bank ini dikhususkan untuk sektor pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Direktur Transportasi Bappenas, Bambang Prihartono mengatakan, infrastruktur mempunyai dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga, jika ingin mendongkrak pertumbuhan hingga 7 persen, investasi infrastruktur setidaknya harus mencapai 5 persen dari pendapatan domestik bruto (PDB).

Menurutnya, kebutuhan anggaran infrastruktur pada 2015 mencapai Rp6.500 triliun dan yang mampu di-cover APBN dan APBD hanya 24 persen atau sekitar Rp1.500 triliun. Sementara, Rp84 triliun lainnya disiapkan BUMN.

"Nah, dua pertiga sisanya inilah yang kita usahakan dengan kemitraan pemerintah dan swasta. Misalnya dengan pembentukan bank infrastruktur. Semua infrastruktur bisa dibiayai baik infrastruktur pelabuhan, jalan, atau kapal," ungkapnya seusai acara peluncuran serial semiloka Risalah kebijakan (policy note) pembangunan kawasan Indonesia timur di gedung Rektorat Unhas, Jumat (22/11/2013).

Bappenas, kata dia, sudah mulai melakukan pembicaraan dengan Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral serta perbankan pelat merah dan swasta. Perbankan diyakini memiliki modal pembiayaan. Kendala selama ini, perbankan ketakutan untuk pembiayaan sektor infrastruktur. Karena itu pemerintah akan bertindak sebagai fasilitator.

Berdasarkan data yang dirilis Bappenas, beberapa proyek infrastruktur di sulsel masuk dalam prioritas untuk percepatan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Proyek tersebut antara lain, jalur kereta api Makassar-Pare Pare sepanjang 151 km dengan anggaran Rp6.400 miliar pada 2015-2019, Bandara baru Buntu Kunik Tana Toraja Rp38 miliar pada 2011-2014, perluasan pelabuhan Makassar Rp2.220 miliar pada 2013-2015.

Selain itu, jalan Maros-Watampone-Pelabuhan Bajoe sepanjang 2158.6 km sebesar Rp147 miliar pada 2011-2015, pelabuhan faspel laut garongkong Rp293 miliar pada 2011-2014, jalan Siwa-Pare pare-Barru-Maros-Makassar 312.9 Km sebesar Rp2657 miliar pada 2011-2015, dan penanganan SPAM Makassar dari 1000 l/s menjadi 2000 l/s sebesar Rp240 miliar pada 2013-2014.

"Indonesia timur akan selalu jadi prioritas. Tapi masalah klasik kita adalah dana. Kita berharap bank infrastruktur dapat menjadi solusi. Ini kerja keras kita apalagi dengan target 2015 kekurangan Rp6.000-an triliun itu harus terpenuhi," jelas dia.