Perusahaan properti di China utang pajak USD623 M

Sindonews.com - Pengembang properti di China dilaporkan berutang sebesar 3,8 triliun yuan (USD623 miliar) dalam bentuk pajak. Hal ini meningkatkan badai kontroversi di tengah sensitivitas harga perumahan yang tinggi.

Dilansir dari AFP, Senin (25/11/2013), dalam program mingguan konsumen, China Central Television (CCTV ) mengatakan, perusahaan properti harus membayar lebih dari 4,6 triliun yuan pajak tanah 2005-2012, tapi pemerintah hanya dapat mengumpulkan 800 miliar yuan.

Laporan mengutip laporan pengacara Li Jinsong sebagai sumber. Pengacara dari Beijing Yitong Law Firm itu sebelumnya mengangkat tuduhan, namun belum pernah di angkat secara besar oleh media pemerintah China.

Laporan CCTV tidak memberikan total perusahaan yang diduga gagal membayar pajak, tetapi mereka mengatakan termasuk 45 pengembang properti di China yang terdaftar, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

"Pengembang properti memaksa kenaikan harga rumah ke tingkat tinggi," kata Lili277, salah seorang pengguna microblog Weibo (setara Twitter di China).

Seorang kepala perusahaan yang dituduh mengancam akan menuntut CCTV. "Saya hanya tahu kebodohan dan ketidaktahuan CCTV setelah melihat laporan ini. Aku sedang belajar bagaimana publik menuntut CCTV," kata Ren Zhiqiang, ketua Huayuan Property dalam microblog-nya.

CCTV sebelumnya mengangkat isu lain atas masalah konsumen di Cina, termasuk teknologi dari Apple atas kebijakan garansi dan perusahaan mobil Jerman Volkswagen terkait kualitas.

Awal tahun ini, pemerintah China telah menyelidiki perusahaan asing atas harga di sektor susu formula bayi dan farmasi, di tengah penyelidikan suap GlaxoSmithKline Inggris.