Golkar sambut baik penyelenggaraan jaminan sosial 2014
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia mengaku menyambut baik atas keputusan pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan sosial pada 2014.
Menurutnya, apresiasi tersebut diharapkan mampu menjadikan pemerintah bersemangat untuk segera menuntaskan Rancangan Peraturan Pemerintah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RPP BPJS).
"Bila pemerintah lambat mengeluarkan PP BPJS dikawatirkan dapat menjadi penyebab dari gagalnya penyelenggaraan BPJS, pemerintah tidak selektif dalam merekomendasikan timnya untuk menyelesaikan RPP tersebut," kata Doli dalam rilisnya kepada Sindonews, Rabu (27/11/13).
Menurutnya, RPP tersebut sangat penting untuk segera dituntaskan mengingat fundamental ekonomi nasional ada dipundak pekerja/buruh.
Keberadaan BPJS sebagai basic protection atas risiko sosial yang dihadapi pekerja/buruh harus lebih di support dengan berbagai program manfaat tambahan yang selama ini sudah baik dikelola Jamsostek.
Mengingat pentingnya hal tersebut, PT Jamsostek (Persero) yang sebentar lagi akan berubah menjadi badan publik BPJS Ketenagakerjaan, lanjut dia, sudah sepatutnya mendapat dukungan penuh dari pemerintah.
"Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda mengeluarkan RPP BPJS yang pro terhadap masyarakat pekerja, bila perlu gantikan tim RPP yang tidak berpihak pada kesejahteraan pekerja," pungkas Doli.
Menurutnya, apresiasi tersebut diharapkan mampu menjadikan pemerintah bersemangat untuk segera menuntaskan Rancangan Peraturan Pemerintah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RPP BPJS).
"Bila pemerintah lambat mengeluarkan PP BPJS dikawatirkan dapat menjadi penyebab dari gagalnya penyelenggaraan BPJS, pemerintah tidak selektif dalam merekomendasikan timnya untuk menyelesaikan RPP tersebut," kata Doli dalam rilisnya kepada Sindonews, Rabu (27/11/13).
Menurutnya, RPP tersebut sangat penting untuk segera dituntaskan mengingat fundamental ekonomi nasional ada dipundak pekerja/buruh.
Keberadaan BPJS sebagai basic protection atas risiko sosial yang dihadapi pekerja/buruh harus lebih di support dengan berbagai program manfaat tambahan yang selama ini sudah baik dikelola Jamsostek.
Mengingat pentingnya hal tersebut, PT Jamsostek (Persero) yang sebentar lagi akan berubah menjadi badan publik BPJS Ketenagakerjaan, lanjut dia, sudah sepatutnya mendapat dukungan penuh dari pemerintah.
"Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda mengeluarkan RPP BPJS yang pro terhadap masyarakat pekerja, bila perlu gantikan tim RPP yang tidak berpihak pada kesejahteraan pekerja," pungkas Doli.
(izz)