Pemerintah yakin renegosiasi kontrak karya selesai akhir 2013
A
A
A
Sindonews.com - Renegosiasi kontrak karya pertambangan yang hingga kini masih tersisa beberapa perusahaan akan diupayakan selesai akhir 2013 ini. Dalam melakukan rengosiasi pemerintah telah memiliki panduan (term of reference) yang sudah disetujui seluruh Menteri Koordinator dan semua Menteri terkait.
“Masalah renegosiasi kontrak karya, sekarang sedang berjalan bagus, kita sudah berkali-kali negosiasi dengan Newmont, Freeport, Weda Bay dan juga dengan Vale,” ungkap Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Susilo Siswoutomo kepada wartawan di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (29/11/2013).
Menurut Susilo, ada enam isu yang dinegosiasikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pertama tentang luasan wilayah, kedua tentang pengakhiran kontrak KK, ketiga masalah penerimaan negara, keempat masalah divestasi, kelima masalah pemurnian dan yang keenam masalah tingkat kandungan komponen dalam negeri (TKDN).
“Dalam renegosiasi itu, pemerintah sudah mempunyai term of reference yang merupakan prinsip-prinsip dan acuan-acuan yang dipakai oleh pemerintah sebagai dasar untuk negosiasi yang sudah disetujui oleh Menko dan semua menteri dengan demikian kita negosiasi sudah jelas,” papar Susilo.
Susilo mengaskan, seluruh proses renegosiasi diharapkan akan dapat berakhir dan selesai selesai pada akhir 2013. “Semuanya ini harus selesai,” tegas Susilo.
Susilo menambahkan, karena pemerintah ini melaksanakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang ada kaitannya dengan pemurnian, maka pemerintah akan melakukan kita konsultasi dengan sejumlah pihak, termasuk minggu depan dengan Kadin.
“Masalah renegosiasi kontrak karya, sekarang sedang berjalan bagus, kita sudah berkali-kali negosiasi dengan Newmont, Freeport, Weda Bay dan juga dengan Vale,” ungkap Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Susilo Siswoutomo kepada wartawan di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (29/11/2013).
Menurut Susilo, ada enam isu yang dinegosiasikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pertama tentang luasan wilayah, kedua tentang pengakhiran kontrak KK, ketiga masalah penerimaan negara, keempat masalah divestasi, kelima masalah pemurnian dan yang keenam masalah tingkat kandungan komponen dalam negeri (TKDN).
“Dalam renegosiasi itu, pemerintah sudah mempunyai term of reference yang merupakan prinsip-prinsip dan acuan-acuan yang dipakai oleh pemerintah sebagai dasar untuk negosiasi yang sudah disetujui oleh Menko dan semua menteri dengan demikian kita negosiasi sudah jelas,” papar Susilo.
Susilo mengaskan, seluruh proses renegosiasi diharapkan akan dapat berakhir dan selesai selesai pada akhir 2013. “Semuanya ini harus selesai,” tegas Susilo.
Susilo menambahkan, karena pemerintah ini melaksanakan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, yang ada kaitannya dengan pemurnian, maka pemerintah akan melakukan kita konsultasi dengan sejumlah pihak, termasuk minggu depan dengan Kadin.
(gpr)