PLTU Tanjung Jati B unit 5 dan 6 mendesak dibangun
Selasa, 03 Desember 2013 - 10:25 WIB
PLTU Tanjung Jati B unit 5 dan 6 mendesak dibangun
A
A
A
Sindonews.com - Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati (TJ) B unit 5 dan 6 di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah (Jateng) mendesak untuk segera dilakukan.
Hal ini dinilai penting untuk mengatasi kemungkinan terjadinya kekurangan pasokan listrik pada 2017, akibat tingginya permintaan sambungan rumah baru maupun pertumbuhan industri di berbagai wilayah Indonesia.
PLTU ini berada di Desa Tubanan, Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara yang saat ini sudah memiliki empat unit pembangkit listrik, yakni unit 1 hingga 4. Masing-masing unit mampu memberikan suplai listrik sebesar 660 MW. Dengan kekuatan 4x660 MW tersebut PLTU TJ B saat ini mampu berkontribusi sekitar 12 persen untuk kehandalan listrik Jawa, Bali dan Madura.
Wakil Bupati Jepara, Subroto mengatakan, sebenarnya sudah ada investor asing dari Jepang yang siap mendanai pembangunan unit 5 dan 6 PLTU TJB. Sayangnya karena pembebasan lahan tapak maupun ganti untung tanaman milik warga di bawah transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dari Ungaran ke Jepara belum kelar, akhirnya rencana pembangunan dua unit baru tersebut pun terkatung-katung.
Padahal, kata dia, pembangunan unit 5 dan 6 tersebut penting agar listrik nasional tidak mengalami defisit dalam beberapa tahun ke depan.
"Jadi kendalanya itu. Kalau investor, lahan maupun sarana prasarana sudah tidak ada masalah. Jika unit 5 dan 6 jadi dibangun, maka sumbangan PLTU TJ B Jepara untuk keandalan listrik nasional sekitar 25 persen," katanya di Jepara, Selasa (3/12/2013).
Terkait persoalan ini, pihaknya bersama perwakilan investor asing, yakni Sumitomo Corporate Joint Operation (SCJO) asal Jepang sudah berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan jajarannya seperti Dinas ESDM, Bina Marga, BLH dan lain sebagainya.
Hasilnya, akan dibentuk tim khusus untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Namun, saat ditanya kapan tim ini mulai bekerja, Subroto belum bisa memastikan. Sebab, masih menunggu turunnya surat keputusan (SK) dari Gubernur Jateng.
"Tinggal Pak Ganjar. Kalau semakin cepat SK turun maka tim juga akan segera bekerja. Semoga dalam waktu dekat bisa terlaksana," harapnya.
Subroto berharap Pemprov Jateng maupun pemerintah pusat memprioritaskan peningkatan kualitas penunjang seiring adanya aset vital negara berupa PLTU ini. Sebab berkualitas atau tidaknya kualitas infrastruktur penunjang seperti jalan raya juga memegang peranan penting dalam kelancaran operasional PLTU ini.
"Kalau akses pembuangan limbah PLTU TJ B tidak lancar karena jalan rusak parah maka secara otomatis operasional di sana juga terganggu. Ujung-ujungnya kontribusi listrik dari PLTU juga tidak maksimal," ujar Subroto.
Hal ini dinilai penting untuk mengatasi kemungkinan terjadinya kekurangan pasokan listrik pada 2017, akibat tingginya permintaan sambungan rumah baru maupun pertumbuhan industri di berbagai wilayah Indonesia.
PLTU ini berada di Desa Tubanan, Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara yang saat ini sudah memiliki empat unit pembangkit listrik, yakni unit 1 hingga 4. Masing-masing unit mampu memberikan suplai listrik sebesar 660 MW. Dengan kekuatan 4x660 MW tersebut PLTU TJ B saat ini mampu berkontribusi sekitar 12 persen untuk kehandalan listrik Jawa, Bali dan Madura.
Wakil Bupati Jepara, Subroto mengatakan, sebenarnya sudah ada investor asing dari Jepang yang siap mendanai pembangunan unit 5 dan 6 PLTU TJB. Sayangnya karena pembebasan lahan tapak maupun ganti untung tanaman milik warga di bawah transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dari Ungaran ke Jepara belum kelar, akhirnya rencana pembangunan dua unit baru tersebut pun terkatung-katung.
Padahal, kata dia, pembangunan unit 5 dan 6 tersebut penting agar listrik nasional tidak mengalami defisit dalam beberapa tahun ke depan.
"Jadi kendalanya itu. Kalau investor, lahan maupun sarana prasarana sudah tidak ada masalah. Jika unit 5 dan 6 jadi dibangun, maka sumbangan PLTU TJ B Jepara untuk keandalan listrik nasional sekitar 25 persen," katanya di Jepara, Selasa (3/12/2013).
Terkait persoalan ini, pihaknya bersama perwakilan investor asing, yakni Sumitomo Corporate Joint Operation (SCJO) asal Jepang sudah berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan jajarannya seperti Dinas ESDM, Bina Marga, BLH dan lain sebagainya.
Hasilnya, akan dibentuk tim khusus untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Namun, saat ditanya kapan tim ini mulai bekerja, Subroto belum bisa memastikan. Sebab, masih menunggu turunnya surat keputusan (SK) dari Gubernur Jateng.
"Tinggal Pak Ganjar. Kalau semakin cepat SK turun maka tim juga akan segera bekerja. Semoga dalam waktu dekat bisa terlaksana," harapnya.
Subroto berharap Pemprov Jateng maupun pemerintah pusat memprioritaskan peningkatan kualitas penunjang seiring adanya aset vital negara berupa PLTU ini. Sebab berkualitas atau tidaknya kualitas infrastruktur penunjang seperti jalan raya juga memegang peranan penting dalam kelancaran operasional PLTU ini.
"Kalau akses pembuangan limbah PLTU TJ B tidak lancar karena jalan rusak parah maka secara otomatis operasional di sana juga terganggu. Ujung-ujungnya kontribusi listrik dari PLTU juga tidak maksimal," ujar Subroto.
(izz)
Lihat Juga :
