Jatam sebut MP3EI hanya skenario menjual SDA
Kamis, 05 Desember 2013 - 17:22 WIB
Jatam sebut MP3EI hanya skenario menjual SDA
A
A
A
Sindonews.com - Proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dinilai sebagai upaya merampok sumber daya alam (SDA) Indonesia. Program yang diprakarsai Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa ini disinyalir penuh pembangunan infrastruktur untuk mempermudah pengangkutan SDA.
Hal tersebut dikatakan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur (Kaltim). Jatam menyebut MP3EI adalah skenario yang disusun pemerintah untuk mempercepat penjualan SDA. Salah satu contoh di Kaltim adalah pembangunan rel kereta api untuk mengangkut batu bara.
"70 persen industri ekstraksi itu adalah pembangunan infrastruktur. Ini mempermudah SDA kita diangkut dan dijual keluar," kata Dinamisator Jatam Kaltim, Kahar Albahri, Kamis (5/12/2013).
Dia mengatakan, proyek MP3EI hanya menghasilkan infrastruktur yang memudahkan pengangkutan SDA. Efeknya, daerah yang dikeruk akan mengalami kehancuran lingkungan, apalagi yang diambil adalah batu bara.
Pemprov Kaltim sudah berhasil menggandeng investor asal Rusia untuk membangun satu koridor rel kereta api dari Kutai Barat menuju Balikpapan. Meski mengklaim juga untuk rakyat, namun harus diakui jika rel kereta api ini untuk mengangkut batu bara.
"Angkutan ini akan menghantarkan perusak-perusak lingkungan sampai ke pelosok dan pedalaman. Semakin memudahkan penghancuran lingkungan, dan semakin meningkatkan konflik sosial di tengah masyarakat," katanya.
Jatam meyakini jika semua yang dijual nanti sangat dibutuhkan di daerah tersebut. Pemprov Kaltim dinilai tidak memiliki rencana energi masa depan. Termasuk kebutuhan energi untuk pembangkit listrik.
"Yang ada di kepala mereka hanya mendapatkan uang dari memberikan izin tersebut. Tidak ada blue print energi untuk kebutuhan listrik yang sering byar pet, padahal Kaltim lumbung energi," ujar dia.
Kahar mengatakan, pemerintah daerah yang terkendala proyek MP3EI seperti Kaltim terkesan tidak fokus membenahi pembangunan infrastruktur lain yang sangat dibutuhkan masyarakat. Misalnya di Samarinda ada jembatan yang bertahun-tahun tak kunjung selesai. Perbaikan jalan juga dilakukan setengah hati.
"Pemerintah tidak bisa mengelola uang yang banyak, silva (anggaran sisa yang tidak terserap) mulai tinggi. Jadi, meski punya uang sedikit tanpa eksplorasi tambang, asal dikelola dengan baik akan sangat menyentuh masyarakat," kata Kahar.
Kaltim merupakan provinsi yang mendapat porsi proyek MP3EI. Provinsi ini ditetapkan sebagai salah satu Koridor Ekonomi Nasional dengan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur, industri, dan perdagangan.
Hal tersebut dikatakan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur (Kaltim). Jatam menyebut MP3EI adalah skenario yang disusun pemerintah untuk mempercepat penjualan SDA. Salah satu contoh di Kaltim adalah pembangunan rel kereta api untuk mengangkut batu bara.
"70 persen industri ekstraksi itu adalah pembangunan infrastruktur. Ini mempermudah SDA kita diangkut dan dijual keluar," kata Dinamisator Jatam Kaltim, Kahar Albahri, Kamis (5/12/2013).
Dia mengatakan, proyek MP3EI hanya menghasilkan infrastruktur yang memudahkan pengangkutan SDA. Efeknya, daerah yang dikeruk akan mengalami kehancuran lingkungan, apalagi yang diambil adalah batu bara.
Pemprov Kaltim sudah berhasil menggandeng investor asal Rusia untuk membangun satu koridor rel kereta api dari Kutai Barat menuju Balikpapan. Meski mengklaim juga untuk rakyat, namun harus diakui jika rel kereta api ini untuk mengangkut batu bara.
"Angkutan ini akan menghantarkan perusak-perusak lingkungan sampai ke pelosok dan pedalaman. Semakin memudahkan penghancuran lingkungan, dan semakin meningkatkan konflik sosial di tengah masyarakat," katanya.
Jatam meyakini jika semua yang dijual nanti sangat dibutuhkan di daerah tersebut. Pemprov Kaltim dinilai tidak memiliki rencana energi masa depan. Termasuk kebutuhan energi untuk pembangkit listrik.
"Yang ada di kepala mereka hanya mendapatkan uang dari memberikan izin tersebut. Tidak ada blue print energi untuk kebutuhan listrik yang sering byar pet, padahal Kaltim lumbung energi," ujar dia.
Kahar mengatakan, pemerintah daerah yang terkendala proyek MP3EI seperti Kaltim terkesan tidak fokus membenahi pembangunan infrastruktur lain yang sangat dibutuhkan masyarakat. Misalnya di Samarinda ada jembatan yang bertahun-tahun tak kunjung selesai. Perbaikan jalan juga dilakukan setengah hati.
"Pemerintah tidak bisa mengelola uang yang banyak, silva (anggaran sisa yang tidak terserap) mulai tinggi. Jadi, meski punya uang sedikit tanpa eksplorasi tambang, asal dikelola dengan baik akan sangat menyentuh masyarakat," kata Kahar.
Kaltim merupakan provinsi yang mendapat porsi proyek MP3EI. Provinsi ini ditetapkan sebagai salah satu Koridor Ekonomi Nasional dengan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur, industri, dan perdagangan.
(izz)
