Permasalahan sosial hambat proyek waduk Jatigede
Permasalahan sosial hambat proyek waduk Jatigede
A
A
A
Sindonews.com - Adanya permasalahan sosial yang terjadi di proyek waduk Jatigede, Sumedang, Jawa Barat diperkirakan akan membuat penggenangan waduk tersebut akan diundur hingga 1 September 2014 mendatang dari seharusnya 1 April 2013.
"Teknis memang 1 April 2014, tapi dengan proses administrasi sosial seperti ini mungkin baru bisa 1 September 2014," ujar Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (9/12/2013).
Djokir, panggilan akrab Djoko Kirmanto menyebut, ada permasalahan dimana ada dua kelompok masayarakat yang mendiami lahan waduk Jatigede.
Pertama adalah masyarakat pemukim yang telah dipayungi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Tahun 1975 sebanyak 4.590 KK yang berhak mendapatkan lahan 400 meter persegi, rumah tipe 36, dan jatah uang untuk hidup selama 1 tahun.
"Tapi yang kedua adalah yang non Permendagri. Dia menempati lahan di situ tapi tidak punya hak dan harus mendapat kerahiman semacam itu," lanjut Djokir.
Di kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa berharap Satuan Manunggal Satu Atap (Samsat) Penanganan Dampak Sosial Dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede dapat menyelesaikan hal ini dalam satu minggu.
"Karena hal ini menyangkut dana APBN yang digunakan untuk menyelesaikan itu yang cukup besar. Totalnya sekitar Rp700 miliar," tandas Hatta.
"Teknis memang 1 April 2014, tapi dengan proses administrasi sosial seperti ini mungkin baru bisa 1 September 2014," ujar Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (9/12/2013).
Djokir, panggilan akrab Djoko Kirmanto menyebut, ada permasalahan dimana ada dua kelompok masayarakat yang mendiami lahan waduk Jatigede.
Pertama adalah masyarakat pemukim yang telah dipayungi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Tahun 1975 sebanyak 4.590 KK yang berhak mendapatkan lahan 400 meter persegi, rumah tipe 36, dan jatah uang untuk hidup selama 1 tahun.
"Tapi yang kedua adalah yang non Permendagri. Dia menempati lahan di situ tapi tidak punya hak dan harus mendapat kerahiman semacam itu," lanjut Djokir.
Di kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa berharap Satuan Manunggal Satu Atap (Samsat) Penanganan Dampak Sosial Dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede dapat menyelesaikan hal ini dalam satu minggu.
"Karena hal ini menyangkut dana APBN yang digunakan untuk menyelesaikan itu yang cukup besar. Totalnya sekitar Rp700 miliar," tandas Hatta.
(gpr)
Explore More