Apindo keluhkan kebijakan liberalisasi perdagangan RI
Kamis, 19 Desember 2013 - 14:28 WIB
Apindo keluhkan kebijakan liberalisasi perdagangan RI
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menilai, akibat kebijakan perdagangan pemerintah yang terlalu liberal, banyak yang dirugikan, termasuk pengusaha.
Pasalnya, menurut Sofjan sudah terlalu banyak barang impor selundupan. Sofjan mengungkapkan, sekitar 30 persen barang masuk ke Indonesia yang tidak dikenakan Pajak Penambahan Nilai (PPn), sedangkan seluruh barang buatan negeri sendiri telah dikenakan PPn.
"Kita yang bayar (PPn), malah kita akhirnya yang kalah," keluh Sofjan di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Kamis (19/12/2013).
Sofjan juga mengeluhkan pemerintah tidak memberikan proteksi terhadap barang-barang asing yang beredar di Indonesia sehingga membuat barang buatan pengusaha dalam negeri tidak bisa bersaing.
"Contohnya produk keramik kita yang diekspor ke China kena bea masuk di sana sebesar 50 persen. Sedangkan barang dia ke sini dikenakan bea masuk sebesar 0 persen," terangnya.
Oleh sebab itu, Sofjan meminta pemerintah melakukan sinkronisasi kebijakan antar Kementerian dan Lembaga untuk mengurangi kerugian negara akibat penyelundupan dan bea masuk tersebut.
"Saya juga harus beritahu 60 persen barang di Pasar Tanah Abang itu barang buatan luar negeri soalnya," tandas Sofjan.
Pasalnya, menurut Sofjan sudah terlalu banyak barang impor selundupan. Sofjan mengungkapkan, sekitar 30 persen barang masuk ke Indonesia yang tidak dikenakan Pajak Penambahan Nilai (PPn), sedangkan seluruh barang buatan negeri sendiri telah dikenakan PPn.
"Kita yang bayar (PPn), malah kita akhirnya yang kalah," keluh Sofjan di Gedung Permata Kuningan, Jakarta, Kamis (19/12/2013).
Sofjan juga mengeluhkan pemerintah tidak memberikan proteksi terhadap barang-barang asing yang beredar di Indonesia sehingga membuat barang buatan pengusaha dalam negeri tidak bisa bersaing.
"Contohnya produk keramik kita yang diekspor ke China kena bea masuk di sana sebesar 50 persen. Sedangkan barang dia ke sini dikenakan bea masuk sebesar 0 persen," terangnya.
Oleh sebab itu, Sofjan meminta pemerintah melakukan sinkronisasi kebijakan antar Kementerian dan Lembaga untuk mengurangi kerugian negara akibat penyelundupan dan bea masuk tersebut.
"Saya juga harus beritahu 60 persen barang di Pasar Tanah Abang itu barang buatan luar negeri soalnya," tandas Sofjan.
(gpr)
Lihat Juga :
