Mahendra: Dituding penghambat investasi, PNS jangan galau
Mahendra: Dituding penghambat investasi, PNS jangan galau
A
A
A
Sindonews.com - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar berharap para Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak lekas galau apabila dituduh memperlambat birokrasi yang menyebabkan lambannya investasi.
Dia menegaskan, PNS terutama di BKPM haruslah mampu menjadi pionir reformasi birokrasi yang mengutamakan pelayanan cepat terutama dalam menghadapi investor.
"Jadi jangan diam lalu galau, tapi harus menunjukkan bahwa kita bisa meningkatkan pelayanan publik yang semakin baik untuk investor," terang Mahendra di rumah dinasnya, Jakarta, Rabu (25/12/2013).
Mahendra juga mengaku akan mengunjungi beberapa Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Indonesia (PTSP) agar semangat yang telah dirintis di BKPM dapat tertular.
"Mungkin tidak dalam waktu cepat tapi keyakinan itu ada. Tidak ada alasan yang lain bisa tapi kita enggak bisa," lanjut Mahendra.
Mahendra juga berharap BKPM akan dapat menjadi penggerak instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah, dalam menggalakkan reformasi perizinan dengan PTSP ke depannya.
"Jadi dengan PTSP itu ada semacam kebangaan bagi PNS yang sudah lama maupun yang baru masuk, bahwa semua memiliki tanggung jawab untuk membuat kantor birokrasi sebagai pusat layanan," tandas Mahendra.
Dia menegaskan, PNS terutama di BKPM haruslah mampu menjadi pionir reformasi birokrasi yang mengutamakan pelayanan cepat terutama dalam menghadapi investor.
"Jadi jangan diam lalu galau, tapi harus menunjukkan bahwa kita bisa meningkatkan pelayanan publik yang semakin baik untuk investor," terang Mahendra di rumah dinasnya, Jakarta, Rabu (25/12/2013).
Mahendra juga mengaku akan mengunjungi beberapa Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Indonesia (PTSP) agar semangat yang telah dirintis di BKPM dapat tertular.
"Mungkin tidak dalam waktu cepat tapi keyakinan itu ada. Tidak ada alasan yang lain bisa tapi kita enggak bisa," lanjut Mahendra.
Mahendra juga berharap BKPM akan dapat menjadi penggerak instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah, dalam menggalakkan reformasi perizinan dengan PTSP ke depannya.
"Jadi dengan PTSP itu ada semacam kebangaan bagi PNS yang sudah lama maupun yang baru masuk, bahwa semua memiliki tanggung jawab untuk membuat kantor birokrasi sebagai pusat layanan," tandas Mahendra.
(gpr)
Explore More