Penyusunan RAPBD 2014 Yogyakarta dianggap tak serius
Senin, 30 Desember 2013 - 12:21 WIB
Penyusunan RAPBD 2014 Yogyakarta dianggap tak serius
A
A
A
Sindonews.com – Belum selesainya pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2014 Kota Yogyakarta, terus memantik reaksi. Isi RAPBD yang diajukan Pemkot dinilai justru memperlihatkan ketidakseriusan Pemkot membuat Yogyakarta lebih baik.
Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta M Ali Fahmi mengungkapkan, indikasi ketidakseriusan Pemkot dalam menyusun RAPBD 2014 terlihat dari tidak adanya visi misi dan greget yang muncul dalam skema RAPBD. Ini tidak saja pada RAPBD kali ini, tapi juga terjadi pada periode sebelumnya.
Pemkot menggunakan data kedaluwarsa untuk mengendorse kebijakan di 2014 mendatang. "Sebagian besar data yang digunakan adalah data 2011, padahal data ini digunakan untuk kebijakan 2014. Data ini sudah tidak layak digunakan,” kata Ali, Senin (30/12/2013).
Selain itu, indikator capaian yang ditetapkan Pemkot terlampau rendah. Padahal, target semestinya bisa lebih besar karena potensi yang bisa didapat melebihi target yang ditetapkan Pemkot. Sehingga prestasi pelampauan target pelaksanaan APBD bukan karena optimalnya kinerja, melainkan karena proyeksi itu terlampau mudah dilampaui.
“Ini memunculkan kecurigaan bahwa proyeksi pendapatan RAPBD dibuat semacam itu semata-mata untuk memperoleh “insentif pelampauan target”. Juga berarti bahwa potensi dana yang dapat dipakai untuk membiayai pembangunan sebenarnya masih banyak yang belum diraih,” jelasnya.
Dia menambahkan, RAPBD 2014 dipastikan tidak selesai tahun ini. Kondisi ini akan berimplikasi pada pelaksanaan pembangunan dan berkurangnya sumber dana yang bisa dimanfaatkan dalam APBD 2014 nanti. Kondisi ini juga akan membuat banyak pelaksanaan program tertunda.
Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta M Ali Fahmi mengungkapkan, indikasi ketidakseriusan Pemkot dalam menyusun RAPBD 2014 terlihat dari tidak adanya visi misi dan greget yang muncul dalam skema RAPBD. Ini tidak saja pada RAPBD kali ini, tapi juga terjadi pada periode sebelumnya.
Pemkot menggunakan data kedaluwarsa untuk mengendorse kebijakan di 2014 mendatang. "Sebagian besar data yang digunakan adalah data 2011, padahal data ini digunakan untuk kebijakan 2014. Data ini sudah tidak layak digunakan,” kata Ali, Senin (30/12/2013).
Selain itu, indikator capaian yang ditetapkan Pemkot terlampau rendah. Padahal, target semestinya bisa lebih besar karena potensi yang bisa didapat melebihi target yang ditetapkan Pemkot. Sehingga prestasi pelampauan target pelaksanaan APBD bukan karena optimalnya kinerja, melainkan karena proyeksi itu terlampau mudah dilampaui.
“Ini memunculkan kecurigaan bahwa proyeksi pendapatan RAPBD dibuat semacam itu semata-mata untuk memperoleh “insentif pelampauan target”. Juga berarti bahwa potensi dana yang dapat dipakai untuk membiayai pembangunan sebenarnya masih banyak yang belum diraih,” jelasnya.
Dia menambahkan, RAPBD 2014 dipastikan tidak selesai tahun ini. Kondisi ini akan berimplikasi pada pelaksanaan pembangunan dan berkurangnya sumber dana yang bisa dimanfaatkan dalam APBD 2014 nanti. Kondisi ini juga akan membuat banyak pelaksanaan program tertunda.
(gpr)
