Menkeu: Pemerintah hanya bisa intervensi elpiji 3 kg

Jum'at, 03 Januari 2014 - 19:50 WIB
Menkeu: Pemerintah hanya...
Menkeu: Pemerintah hanya bisa intervensi elpiji 3 kg
A A A
Sindonews.com - Menteri Keuangan M Chatib Basri mengaku tidak dapat mengintervensi PT Pertamina (Persero) untuk mengatur harga elpiji 12 kilogram (kg) yang naik sejak tanggal 1 Januari kemarin.

Pasalnya, kebijakan itu merupakan murni kebijakan perusahaan minyak plat merah tersebut. Berbeda dengan elpiji 3 kg yang bisa diintervensi oleh pemerintah karena bersubsidi, sedangkan harga elpiji 12 kg merupakan harga keekonomian (tidak diatur pemerintah).

"Kita tidak bisa atur harganya, sama saja dengan Pertamax yang tidak bisa diatur oleh pemerintah," ujar Chatib di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (3/1/2013).

Chatib berujar, yang harus dilakukan bersama-sama Pertamina dan pemerintah adalah mencegah migrasi pengguna elpiji 12 kg ke 3 kg karena akan membebani subsidi.

"Yang harus diantisipasi memang potensi migrasi ke 3 kg. Itu yang Wamenkeu sudah bicarakan ke Pertamina untuk mitigasinya," lanjut Chatib.

Salah satu yang menjadi kemungkinan untuk dilakukan adalah memperbaiki distribusi elpiji tersebut untuk mengurangi migrasi. "Kemungkinannya ada dua, bisa memperbaiki distribusi atau ada yang lain," pungkasnya.
(gpr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Tips Menghemat LPG,...
Tips Menghemat LPG, Dijamin Awet Meski Masak Setiap Hari
31 Mei 2024, Akhir Pendaftaran...
31 Mei 2024, Akhir Pendaftaran Beli LPG 3 Kg Pakai KTP
Harga Gas Elpiji Non...
Harga Gas Elpiji Non Subsidi di Maros Naik Rp15 Ribu
Kecanduan LPG, Impor...
Kecanduan LPG, Impor 2021 Naik Jadi 7,2 Juta Ton
Harga Elpiji Non-Subsidi...
Harga Elpiji Non-Subsidi 2 Kali Naik, Siap-siap Gas Melon Jadi Langka
Istana Pastikan Warung...
Istana Pastikan Warung Kelontong Bisa Kembali Jual Gas LPG 3 Kg Hari Ini
Berita Terkini
Relevansi Jadi Kunci...
Relevansi Jadi Kunci Utama Membangun Kekuatan Merek di Era Digital
3 jam yang lalu
Eropa Mulai Terbelah,...
Eropa Mulai Terbelah, Enam Negara Tolak Sanksi Baru terhadap Rusia
4 jam yang lalu
GAPKI Tegaskan Industri...
GAPKI Tegaskan Industri Sawit RI Terapkan Standar Keselamatan Kerja Berkelanjutan
4 jam yang lalu
Arus Kas ETF Bitcoin...
Arus Kas ETF Bitcoin Tembus Rp1,36 Triliun di Pertengahan Juli 2026
5 jam yang lalu
Airlangga Bocorkan Lahan...
Airlangga Bocorkan Lahan BUMN di Bali Jadi Opsi Calon Lokasi PFII
5 jam yang lalu
Soal Pindar, KPPU Didorong...
Soal Pindar, KPPU Didorong Utamakan Tindakan Pencegahan
6 jam yang lalu
Infografis
8 Kebijakan Baru Pemerintah...
8 Kebijakan Baru Pemerintah Hadapi Tekanan Global! WFH hingga MBG
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved