OJK mulai awasi aset perbankan Sulampua Rp239 T
Senin, 06 Januari 2014 - 09:25 WIB
OJK mulai awasi aset perbankan Sulampua Rp239 T
A
A
A
Sindonews.com - Seiring penyerahan fungsi pengaturan, perizinan, dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 1 Januari 2014, OJK Regional VI mengawasi aset perbankan umum sekitar Rp239,52 triliun di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua).
Kepala Regional VI OJK Sulampua Hendrikus Ivo mengatakan, secara umum tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank di wilayah Sulampua cukup baik. Ini terlihat dari komposisi dana yang dihimpun yang masih didominasi oleh jenis tabungan.
Per November 2013, dana pihak ketiga (DPK) perbankan yang berhasil dihimpun di Sulampua mencapai Rp157,82 triliun. Kontribusi terbesar disumbang oleh tabungan dengan share 51,69 persen atau senilai Rp81,57 triliun.
Kemudian disusul giro dengan kontribusi 24,67 persen atau senilai Rp38,9 triliun, serta deposito senilai Rp37,30 triliun dengan kontribusi 23,64 persen. Hanya saja, sebut dia, pertumbuhan DPK harus lebih digenjot lagi.
"Ini juga menjadi bagian dari tugas kami (OJK) bagaimana agar raihan DPK lebih ditingkatkan," ungkapnya, Minggu (5/1/2014).
Sebab loan to deposit ratio (LDR) perbankan yang masih di atas 100 persen. Kucuran kredit tercatat jauh di atas DPK yakni senilai Rp190,62 triliun. Salah satu cara yang dilakukan, yakni fokus pada fungsinya sebagai literasi keuangan berupa edukasi dan sosialisasi jasa keuangan terhadap perbankan.
Kepala Regional VI OJK Sulampua Hendrikus Ivo mengatakan, secara umum tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank di wilayah Sulampua cukup baik. Ini terlihat dari komposisi dana yang dihimpun yang masih didominasi oleh jenis tabungan.
Per November 2013, dana pihak ketiga (DPK) perbankan yang berhasil dihimpun di Sulampua mencapai Rp157,82 triliun. Kontribusi terbesar disumbang oleh tabungan dengan share 51,69 persen atau senilai Rp81,57 triliun.
Kemudian disusul giro dengan kontribusi 24,67 persen atau senilai Rp38,9 triliun, serta deposito senilai Rp37,30 triliun dengan kontribusi 23,64 persen. Hanya saja, sebut dia, pertumbuhan DPK harus lebih digenjot lagi.
"Ini juga menjadi bagian dari tugas kami (OJK) bagaimana agar raihan DPK lebih ditingkatkan," ungkapnya, Minggu (5/1/2014).
Sebab loan to deposit ratio (LDR) perbankan yang masih di atas 100 persen. Kucuran kredit tercatat jauh di atas DPK yakni senilai Rp190,62 triliun. Salah satu cara yang dilakukan, yakni fokus pada fungsinya sebagai literasi keuangan berupa edukasi dan sosialisasi jasa keuangan terhadap perbankan.
(gpr)
