Banjir bikin biaya produksi pembangunan properti naik
Rabu, 15 Januari 2014 - 09:17 WIB
Banjir bikin biaya produksi pembangunan properti naik
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Jakarta Setyo Maharso mengatakan, banjir yang melanda Jakarta telah membawa kerugian besar, baik bagi masyarakat, pengembang perumahan maupun pemerintah.
Kendati demikian, banjir akhirnya dapat membentuk peta-peta baru lokasi hunian yang bebas dari banjir bagi para masyarakat.
"Banjir sangat merugikan bagi siapapun yang tinggal di daerah banjir dan karena itu peta baru hunian bebas banjir akan sudah terlihat, masyarakat yang baru akan mencari tempat tinggal sangat mempertimbangkan hunian yang bebas banjir pastinya," ujar Setyo di Depok, Rabu (15/1/2014).
Bagi pihak pengembang, kata Setyo, berubahnya kondisi tanah dan bertambahnya cekungan dataran akibat banjir menjadikan biaya produksi pembangunan infrastruktur sektor perumahan akan meningkat.
"Yang biasanya nguruk tanah cuma 60 sentimenter tapi karena banjir bisa jadi 1,5 meter. Itu cukup menambah biaya produksi dan imbasnya kembali ke masyarakat," ujar Setyo.
Menurut Setyo, strategi dalam menangani atau menghindari hunian dari banjir telah menjadi agenda yang penting untuk dilakukan. Misalnya dengan mencari lahan baru yang bebas dari banjir atau bagi hunian yang sudah ada dapat memanfaatkan pompa untuk pembuangan air atau menggunakan rekayasa bangunan agar tidak terkena banjir.
"Pihak pengembang terus berupaya membuat strategi agar perumahan yang dibangun dapat membuat nyaman para penghuninya, termasuk dari gangguan banjir. Nantinya iklan-iklan perumahan dengan gimmick bebas banjir akan banyak muncul pastinya," tutur Setyo.
Setyo menambahkan, kondisi banjir yang semakin parah tidak seharusnya hanya dibebankan kepada pemerintah, namun juga kepada masyarakat karena bagaimanapun usaha pemerintah dalam menanggulangi banjir, jika tidak didukung oleh kesadaran masyarakat terhadap lingkungan akan sia-sia.
"Pemerintah jangan selalu disalahkan, tapi masyarakat kesadarannya masih kurang. Coba kalau kita lihat di kali-kali, bisa-bisanya ada yang buang kasur, bangku, sofa dan lemari ke sana. Gimana tidak banjir?" tambah Setyo.
Pemerintah, Setyo menuturkan, tetap harus mengusahakan berbagai macam cara agar kesadaran masyarakat muncul seperti mengeluarkan peraturan-peraturan dengan sanksi tegas dan pendidikan-pendidikan tentang lingkungan.
"Yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya adalah law enforcement dan edukasi-edukasi lingkungan terhadap masyarakat agar segera tersadarkan," ujar dia.
Kendati demikian, banjir akhirnya dapat membentuk peta-peta baru lokasi hunian yang bebas dari banjir bagi para masyarakat.
"Banjir sangat merugikan bagi siapapun yang tinggal di daerah banjir dan karena itu peta baru hunian bebas banjir akan sudah terlihat, masyarakat yang baru akan mencari tempat tinggal sangat mempertimbangkan hunian yang bebas banjir pastinya," ujar Setyo di Depok, Rabu (15/1/2014).
Bagi pihak pengembang, kata Setyo, berubahnya kondisi tanah dan bertambahnya cekungan dataran akibat banjir menjadikan biaya produksi pembangunan infrastruktur sektor perumahan akan meningkat.
"Yang biasanya nguruk tanah cuma 60 sentimenter tapi karena banjir bisa jadi 1,5 meter. Itu cukup menambah biaya produksi dan imbasnya kembali ke masyarakat," ujar Setyo.
Menurut Setyo, strategi dalam menangani atau menghindari hunian dari banjir telah menjadi agenda yang penting untuk dilakukan. Misalnya dengan mencari lahan baru yang bebas dari banjir atau bagi hunian yang sudah ada dapat memanfaatkan pompa untuk pembuangan air atau menggunakan rekayasa bangunan agar tidak terkena banjir.
"Pihak pengembang terus berupaya membuat strategi agar perumahan yang dibangun dapat membuat nyaman para penghuninya, termasuk dari gangguan banjir. Nantinya iklan-iklan perumahan dengan gimmick bebas banjir akan banyak muncul pastinya," tutur Setyo.
Setyo menambahkan, kondisi banjir yang semakin parah tidak seharusnya hanya dibebankan kepada pemerintah, namun juga kepada masyarakat karena bagaimanapun usaha pemerintah dalam menanggulangi banjir, jika tidak didukung oleh kesadaran masyarakat terhadap lingkungan akan sia-sia.
"Pemerintah jangan selalu disalahkan, tapi masyarakat kesadarannya masih kurang. Coba kalau kita lihat di kali-kali, bisa-bisanya ada yang buang kasur, bangku, sofa dan lemari ke sana. Gimana tidak banjir?" tambah Setyo.
Pemerintah, Setyo menuturkan, tetap harus mengusahakan berbagai macam cara agar kesadaran masyarakat muncul seperti mengeluarkan peraturan-peraturan dengan sanksi tegas dan pendidikan-pendidikan tentang lingkungan.
"Yang dilakukan oleh pemerintah seharusnya adalah law enforcement dan edukasi-edukasi lingkungan terhadap masyarakat agar segera tersadarkan," ujar dia.
(rna)
Lihat Juga :
