Proyek jalur KA Sulawesi segera groundbreaking
Proyek jalur KA Sulawesi segera groundbreaking
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah segera merealisasikan proyek pembangunan trase (jalur) kereta api Sulawesi, meski proyek tersebut tidak masuk dalam mata Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014.
Menteri Perhubungan (Menhub) RI, EE Mangindaan mengatakan, untuk realisasi proyek tersebut, pihaknya akan menggandeng Public Private Partnership (PPP). Sehingga pembiayaan tidak hanya dititikberatkan pada dana pemerintah.
“Konsep PPP bisa melibatkan swasta asing atau swasta nasional. Tapi saat ini, sudah ada beberapa investor asing yang menyatakan minat, seperti investor asal Korea, China dan Jepang,” ungkapnya saat menemui Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Jumat (17/1/2014).
Optimisme Menhub juga didasari kesiapan atas ketersediaan lahan yang menjadi tanggung jawab Pemprov Sulsel. Karena itu, groundbreaking proyek ini pun akan diserahkan sepenuhnya kepada Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo.
"Saya sudah ngobrol dengan Pak Gubernur. Groundbreaking rencananya di Kabupaten Barru. Kapan waktunya, terserah beliau. Mungkin Pak Gubernur akan menyesuaikan jadwal dengan Presiden, supaya Pak SBY bisa hadir dalam groundbreaking," ujarnya.
Diketahui, jalur trans Sulawesi memiliki panjang sekitar 2.000 kilometer (km). Sesuai dengan studi detail engineering design (DED) dibutuhkan dana sekitar Rp30 trilun.
Khusus untuk KA trans Sulawesi tahap pertama yang dimulai dari Makassar hingga Pare-pare, membutuhkan anggaran Rp7,1 trilun dengan panjang jalur 145,23 kilometer.
Anggaran tersebut digunakan untuk pembebasan lahan, pembangunan trase kereta api, pekerjaan jembatan, pengerjaan signal kereta api, pembangunan stasiun dan depo kereta api.
Sementara itu, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo bersikukuh akan melakukan groundbreaking pada Februari mendatang. Hanya saja pihaknya meminta pemerintah pusat memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menentukan privat sektor yang akan digandeng.
"Jika tidak bisa dengan APBN masih ada swasta yang bisa kita gandeng, yang penting grounbreaking-nya dulu. Kalau kita tidak melakukan groundbreaking, orang pusat akan menunda-nunda dan nanti akhirnya tidak akan terlaksana," paparnya.
Menurut Gubernur dua periode ini, tidak ada negara atau daerah yang maju yang tidak memiliki KA. Karena itu, setiap instansi terkait, tetap fokus dalam menghadirkan KA. “Pak Bupati siapkan tanahnya, saya mempersiapkan justifikasi rutenya," ujarnya.
Menteri Perhubungan (Menhub) RI, EE Mangindaan mengatakan, untuk realisasi proyek tersebut, pihaknya akan menggandeng Public Private Partnership (PPP). Sehingga pembiayaan tidak hanya dititikberatkan pada dana pemerintah.
“Konsep PPP bisa melibatkan swasta asing atau swasta nasional. Tapi saat ini, sudah ada beberapa investor asing yang menyatakan minat, seperti investor asal Korea, China dan Jepang,” ungkapnya saat menemui Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Jumat (17/1/2014).
Optimisme Menhub juga didasari kesiapan atas ketersediaan lahan yang menjadi tanggung jawab Pemprov Sulsel. Karena itu, groundbreaking proyek ini pun akan diserahkan sepenuhnya kepada Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo.
"Saya sudah ngobrol dengan Pak Gubernur. Groundbreaking rencananya di Kabupaten Barru. Kapan waktunya, terserah beliau. Mungkin Pak Gubernur akan menyesuaikan jadwal dengan Presiden, supaya Pak SBY bisa hadir dalam groundbreaking," ujarnya.
Diketahui, jalur trans Sulawesi memiliki panjang sekitar 2.000 kilometer (km). Sesuai dengan studi detail engineering design (DED) dibutuhkan dana sekitar Rp30 trilun.
Khusus untuk KA trans Sulawesi tahap pertama yang dimulai dari Makassar hingga Pare-pare, membutuhkan anggaran Rp7,1 trilun dengan panjang jalur 145,23 kilometer.
Anggaran tersebut digunakan untuk pembebasan lahan, pembangunan trase kereta api, pekerjaan jembatan, pengerjaan signal kereta api, pembangunan stasiun dan depo kereta api.
Sementara itu, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo bersikukuh akan melakukan groundbreaking pada Februari mendatang. Hanya saja pihaknya meminta pemerintah pusat memberi keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk menentukan privat sektor yang akan digandeng.
"Jika tidak bisa dengan APBN masih ada swasta yang bisa kita gandeng, yang penting grounbreaking-nya dulu. Kalau kita tidak melakukan groundbreaking, orang pusat akan menunda-nunda dan nanti akhirnya tidak akan terlaksana," paparnya.
Menurut Gubernur dua periode ini, tidak ada negara atau daerah yang maju yang tidak memiliki KA. Karena itu, setiap instansi terkait, tetap fokus dalam menghadirkan KA. “Pak Bupati siapkan tanahnya, saya mempersiapkan justifikasi rutenya," ujarnya.
(gpr)
Explore More