JK: Pemerintah harus berani hapus subsidi
Senin, 27 Januari 2014 - 11:34 WIB
JK: Pemerintah harus berani hapus subsidi
A
A
A
Sindonews.com - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, perlu keberanian bagi pemimpin yang akan datang untuk menghapus subsidi yang berlangsung bertahun-tahun di Indonesia.
Menurutnya, walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia berjalan relatif bagus, namun subsidi yang terus dilakukan pemerintah merupakan dilema terbesar.
"Perlu ada keberanian untuk menghapus subsidi ini," ujar Jusuf Kalla saat menjadi pembicara di Hotel JW Marriott, Jakarta, Senin (27/1/2014).
Dia mengaku tidak yakin pemimpin yang akan datang tidak akan mampu mengubah hal ini. Kecuali melakukan satu hal yaitu pemimpin tersebut berani merombak APBN. "Orang boleh bicara semua hal tapi kalau kekuatan seperti infrastrukturnya kurang, akhirnya biayanya dari mana," imbuhnya.
JK mengatakan, sangat sulit bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan karena beban subsidi pemerintah dalam APBN sangat besar. Sesungguhnya hal tersebut membuat kebijakan-kebijakan pemerintah menjadi terhambat.
"APBN tahun ini sebesar Rp1.800 triliun hampir semua sudah habis, belanja wajib untuk pendidikan sebesar 20 persen, 15 persen untuk bayar utang dan transfer daerah, sedangkan untuk pembangunan tidak lebih dari 15 persen," pungkasnya.
Menurutnya, walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia berjalan relatif bagus, namun subsidi yang terus dilakukan pemerintah merupakan dilema terbesar.
"Perlu ada keberanian untuk menghapus subsidi ini," ujar Jusuf Kalla saat menjadi pembicara di Hotel JW Marriott, Jakarta, Senin (27/1/2014).
Dia mengaku tidak yakin pemimpin yang akan datang tidak akan mampu mengubah hal ini. Kecuali melakukan satu hal yaitu pemimpin tersebut berani merombak APBN. "Orang boleh bicara semua hal tapi kalau kekuatan seperti infrastrukturnya kurang, akhirnya biayanya dari mana," imbuhnya.
JK mengatakan, sangat sulit bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan karena beban subsidi pemerintah dalam APBN sangat besar. Sesungguhnya hal tersebut membuat kebijakan-kebijakan pemerintah menjadi terhambat.
"APBN tahun ini sebesar Rp1.800 triliun hampir semua sudah habis, belanja wajib untuk pendidikan sebesar 20 persen, 15 persen untuk bayar utang dan transfer daerah, sedangkan untuk pembangunan tidak lebih dari 15 persen," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
