Jepang minta kejelasan aturan berinvestasi di Indonesia
Rabu, 29 Januari 2014 - 11:10 WIB
Jepang minta kejelasan aturan berinvestasi di Indonesia
A
A
A
Sindonews.com - Direktur Komite Ekonomi Jepang-Indonesia, Teruo Asada mengaku sangat terkesan dengan kemajuan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, terutama kemajuan dibidang industri.
Hal itu diungkapkan Teruo dalam pertemuannya dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD. Menurutnya, Indonesia selalu mejadi negara yang sangat menarik bagi negara lain untuk berinvestasi, tak terkecuali bagi Jepang.
"Sekarang saja ada 1200 perusahaan jepang yang sudah beroperasi di Indonesia," ungkap Terou dalam siaran pers yang diterima tim Mahfud MD, Rabu (29/1/2014).
Namun, pihaknya menilai sejuah ini Indonesia masih belum memiliki peraturan atau hukum bisnis yang jelas. Dia mencontohkan, penurunan fiskal dan dumping sampai saat ini belum terealisasi.
"Padahal, Indonesia sudah menyepakati penurunan fiskal dan dumping yang kami ajukan itu, tapi belum ada implementasi," kata dia.
Karena itu, dia berharap Mahfud MD dapat mendorong terciptanya penegakan hukum yang menjamin kenyamanan investor ke depan. Pasalnya, mereka selalu mengikuti perkembangan keputusan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan MK.
"Kami juga terkesan dengan ketegasan Bapak (Mahfud) sebagai Ketua MK yang terlihat pada keputusan terkait dengan BP Migas (PUU Migas) beberapa waktu silam," sambung President Reearch and Training Institute Ministry of Justice Japan, Kunihiko Sakai, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut.
Hal itu diungkapkan Teruo dalam pertemuannya dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD. Menurutnya, Indonesia selalu mejadi negara yang sangat menarik bagi negara lain untuk berinvestasi, tak terkecuali bagi Jepang.
"Sekarang saja ada 1200 perusahaan jepang yang sudah beroperasi di Indonesia," ungkap Terou dalam siaran pers yang diterima tim Mahfud MD, Rabu (29/1/2014).
Namun, pihaknya menilai sejuah ini Indonesia masih belum memiliki peraturan atau hukum bisnis yang jelas. Dia mencontohkan, penurunan fiskal dan dumping sampai saat ini belum terealisasi.
"Padahal, Indonesia sudah menyepakati penurunan fiskal dan dumping yang kami ajukan itu, tapi belum ada implementasi," kata dia.
Karena itu, dia berharap Mahfud MD dapat mendorong terciptanya penegakan hukum yang menjamin kenyamanan investor ke depan. Pasalnya, mereka selalu mengikuti perkembangan keputusan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan MK.
"Kami juga terkesan dengan ketegasan Bapak (Mahfud) sebagai Ketua MK yang terlihat pada keputusan terkait dengan BP Migas (PUU Migas) beberapa waktu silam," sambung President Reearch and Training Institute Ministry of Justice Japan, Kunihiko Sakai, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut.
(izz)
Lihat Juga :
