Pemerintah didesak tingkatkan kualitas infrastruktur
Pemerintah didesak tingkatkan kualitas infrastruktur
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar Harry Azhar Azis, mendesak pemerintah pusat untuk segera meningkatkan kualitas infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, mengingat besarnya banjir yang melanda banyak daerah di Indonesia pada Januari 2014.
“Kami mendesak pemerintah untuk mengawasi dan meningkatkan kualitas infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Harry dalam keteranggannya yang diterima wartawan, Rabu (29/1/2014).
Menurut Harry, upaya meningkatkan kualitas infrastruktur yang dimaksud adalah pembenahan seluruh proses pembangunan mulai sejak tahap awal pemerintah melakukan tender. Karena itu, proses waktu tender harus dilakukan minimal 3 bulan sebelum tahun anggaran baru dimulai.
Ia menuturkan, harus diakui bahwa pemerintah terus melakukan pembenahan dari sisi pelaksanaan tender untuk proyek-proyek infrastruktur. Bahkan beberapa kementerian/lembaga juga telah melaksanakannya dengan sejak 2-3 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran baru. Akibatnya, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terjadi dalam proses tender proyek pemerintah, berkurang.
Namun realitanya, kata Harry, ruang terjadinya praktik KKN ternyata masih tersisa. Pasalnya, terlihat jelas banyak sekali infrastruktur yang dikelola pemerintah, tidak tahan terhadap air. Meskipun air menggenang hanya beberapa centimeter tingginya, tetap mengakibatkan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan, rusak.
Ia menjelaskan, sistem tender proyek infrastruktur pemerintah sudah membaik karena menggunakan e-procurement. Namun, pemerintah tetap harus melakukan pengecekan ke lapangan untuk melihat kualitas bahan-bahan yang digunakan oleh kontraktor pemenang tender.
“Karena itu, pemerintah harus terus meningkatkan kualitas proyek-proyek infrastrukturnya. Sehingga dana negara yang dialokasikan untuk sektor infrastruktur, dapat dioptimalkan. Apalagi, selama ini alokasi infrastruktur cukup besar, maka kualitasnya pun haruslah tinggi,” pungkas Harry.
“Kami mendesak pemerintah untuk mengawasi dan meningkatkan kualitas infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Harry dalam keteranggannya yang diterima wartawan, Rabu (29/1/2014).
Menurut Harry, upaya meningkatkan kualitas infrastruktur yang dimaksud adalah pembenahan seluruh proses pembangunan mulai sejak tahap awal pemerintah melakukan tender. Karena itu, proses waktu tender harus dilakukan minimal 3 bulan sebelum tahun anggaran baru dimulai.
Ia menuturkan, harus diakui bahwa pemerintah terus melakukan pembenahan dari sisi pelaksanaan tender untuk proyek-proyek infrastruktur. Bahkan beberapa kementerian/lembaga juga telah melaksanakannya dengan sejak 2-3 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran baru. Akibatnya, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terjadi dalam proses tender proyek pemerintah, berkurang.
Namun realitanya, kata Harry, ruang terjadinya praktik KKN ternyata masih tersisa. Pasalnya, terlihat jelas banyak sekali infrastruktur yang dikelola pemerintah, tidak tahan terhadap air. Meskipun air menggenang hanya beberapa centimeter tingginya, tetap mengakibatkan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan, rusak.
Ia menjelaskan, sistem tender proyek infrastruktur pemerintah sudah membaik karena menggunakan e-procurement. Namun, pemerintah tetap harus melakukan pengecekan ke lapangan untuk melihat kualitas bahan-bahan yang digunakan oleh kontraktor pemenang tender.
“Karena itu, pemerintah harus terus meningkatkan kualitas proyek-proyek infrastrukturnya. Sehingga dana negara yang dialokasikan untuk sektor infrastruktur, dapat dioptimalkan. Apalagi, selama ini alokasi infrastruktur cukup besar, maka kualitasnya pun haruslah tinggi,” pungkas Harry.
(gpr)
Explore More