Kemenkop UKM gelontorkan Rp2,2 M untuk PKL di Bogor
Jum'at, 14 Februari 2014 - 11:12 WIB
Kemenkop UKM gelontorkan Rp2,2 M untuk PKL di Bogor
A
A
A
Sindonew.com - Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM), Syarif Hasan meluncurkan program strategis penataan kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dikelola koperasi dan revitalisasi pasar tradisional di halaman parkir GOR Pajajaran, Kota Bogor, Jumat (14/2/2014).
"Ada satu hal penting dalam pertemuan kita kali ini, yaitu kehadiran kita merupakan sebuah pertanda, bahwa komitmen untuk memajukan Koperasi dan UKM, masih melekat erat dalam diri kita, dan tertaut dalam hati sanubari," kata dia dalam sambutannya dihadapan ribuan pelaku usaha, PKL koperasi dan UKM, Jumat (14/2/2014).
Dia menjelaskan, komitmen ini menunjukan kecintaannya terhadap kemajuan ekonomi rakyat. Komitmen ini sebagai bukti bahwa pemerintah tetap memberikan perhatian terhadap nasib ekonomi rakyat.
"Komitmen ini adalah bentuk perjuangan nyata, yang secara terus-menerus kita genggam dan lanjutkan," ujarnya.
Pihaknya mengajak para pelaku usaha, PKL, koperasi dan UKM serta instansi terkait di tingkat kota Bogor untuk terus meneguhkan komitmen terhadap kemajuan koperasi dan UKM.
"Hingga suatu saat kita dapat meraih cita-cita besar, terwujudnya kemandirian perekonomian nasional yang ditopang sepenuhnya oleh ekonomi rakyat, sebagaimana amanah UUD 1945," jelas Syarif.
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya menggelontorkan anggaran Rp2,2 miliar dengan perincian Rp1,2 miliar dialokasikan untuk penataan sarana usaha PKL kepada tiga koperasi di Kota Bogor, masing-masing 375 juta. Lalu dana tersebut dialokasikan sebesar Rp1,8 miliar untuk revitalisasi dua pasar tradisional di Kabupaten Bogor masing-masing Rp900 juta.
Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha, Emilia Suhaimi mengatakan, kedua program tersebut merupakan bukti bahwa Kemenkop UKM memiliki kepedulian dan bekerja keras serta memiliki atensi yang besar untuk memperhatikan nasib PKL dan pasar tradisional.
"Program penataan kawasan PKL dan revitalisasi pasar tradisional dengan melibatkan peran aktif pemerintah pusat, merupakan bantuan nyata dalam penyedian infrastruktur sarana prasarana ekonomi di daerah. Ini sebagai wahana berkembangnya ekonomi domestik dan peningkatan pendapatan asli daerah bersangkutan," pungkasnya.
"Ada satu hal penting dalam pertemuan kita kali ini, yaitu kehadiran kita merupakan sebuah pertanda, bahwa komitmen untuk memajukan Koperasi dan UKM, masih melekat erat dalam diri kita, dan tertaut dalam hati sanubari," kata dia dalam sambutannya dihadapan ribuan pelaku usaha, PKL koperasi dan UKM, Jumat (14/2/2014).
Dia menjelaskan, komitmen ini menunjukan kecintaannya terhadap kemajuan ekonomi rakyat. Komitmen ini sebagai bukti bahwa pemerintah tetap memberikan perhatian terhadap nasib ekonomi rakyat.
"Komitmen ini adalah bentuk perjuangan nyata, yang secara terus-menerus kita genggam dan lanjutkan," ujarnya.
Pihaknya mengajak para pelaku usaha, PKL, koperasi dan UKM serta instansi terkait di tingkat kota Bogor untuk terus meneguhkan komitmen terhadap kemajuan koperasi dan UKM.
"Hingga suatu saat kita dapat meraih cita-cita besar, terwujudnya kemandirian perekonomian nasional yang ditopang sepenuhnya oleh ekonomi rakyat, sebagaimana amanah UUD 1945," jelas Syarif.
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya menggelontorkan anggaran Rp2,2 miliar dengan perincian Rp1,2 miliar dialokasikan untuk penataan sarana usaha PKL kepada tiga koperasi di Kota Bogor, masing-masing 375 juta. Lalu dana tersebut dialokasikan sebesar Rp1,8 miliar untuk revitalisasi dua pasar tradisional di Kabupaten Bogor masing-masing Rp900 juta.
Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha, Emilia Suhaimi mengatakan, kedua program tersebut merupakan bukti bahwa Kemenkop UKM memiliki kepedulian dan bekerja keras serta memiliki atensi yang besar untuk memperhatikan nasib PKL dan pasar tradisional.
"Program penataan kawasan PKL dan revitalisasi pasar tradisional dengan melibatkan peran aktif pemerintah pusat, merupakan bantuan nyata dalam penyedian infrastruktur sarana prasarana ekonomi di daerah. Ini sebagai wahana berkembangnya ekonomi domestik dan peningkatan pendapatan asli daerah bersangkutan," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
