Tingkatkan ekonomi daerah, KKP perkuat pelabuhan perikanan
Tingkatkan ekonomi daerah, KKP perkuat pelabuhan perikanan
A
A
A
Sindonews.com - Untuk mendukung perkembangan ekonomi daerah, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan pelabuhan perikanan sebagai kawasan industri usaha perikanan tangkap.
Hal tersebut sebagai respons terhadap peran ekonomi sektor kelautan dan perikanan yang belum maksimal. Keberadaan pelabuhan perikanan harus aktif dan merata di semua wilayah Indonesia.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C Sutardjo mengatakan, pelabuhan Perikanan harus dapat dijadikan tempat kegiatan pemerintah dan bisnis perikanan untuk digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh atau bongkar muat kapal.
Karena itu, KKP akan terus memperkuat dan mengembangkan pelabuhan perikanan menuju pelabuhan perikanan yang ideal. Menurutnya, industrialisasi perikanan merupakan proses perubahan sistem produksi hulu dan hilir untuk meningkatkan nilai tambah, produktivitas, dan skala produksi sumber daya kelautan dan perikanan.
"Industrialisasi perikanan tidak semata-mata unit pengolahan ikan (UPI), tetapi juga aktivitas hulu, baik penangkapan maupun budi daya. Sehingga terciptanya transformasi ekonomi-sosial dan budaya perikanan yang dilakukan semua pelaku usaha bidang perikanan dari skala kecil sampai besar," jelas dia dala rilisnya, Minggu (16/2/2014).
Dia mengatakan, bantuan ke beberapa daerah merupakan wujud kepedulian KKP untuk mendukung program industrialisasi perikanan di daerah yang kokoh, mandiri, dan berkelanjutan.
Program ini diharapkan mampu memperluas kesempatan penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan nelayan dan pertumbuhan ekonomi.
"Saya harapkan seluruh stakeholder harus dapat saling mendukung dan bersinergi untuk memberikan kontribusi optimal dalam merealisasikan dan mewujudkan program tersebut secara bersama-sama," kata Sharif.
Sehingga, lanjut dia, yang menjadi tekad pemerintah untuk memperluas lapangan kerja (pro-job), menanggulangi kemiskinan (pro-poor) dan mengembangkan perekonomian (pro-growth) serta lingkungan hidup yang serasi (pro- environment) dapat terwujud.
Hal tersebut sebagai respons terhadap peran ekonomi sektor kelautan dan perikanan yang belum maksimal. Keberadaan pelabuhan perikanan harus aktif dan merata di semua wilayah Indonesia.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C Sutardjo mengatakan, pelabuhan Perikanan harus dapat dijadikan tempat kegiatan pemerintah dan bisnis perikanan untuk digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh atau bongkar muat kapal.
Karena itu, KKP akan terus memperkuat dan mengembangkan pelabuhan perikanan menuju pelabuhan perikanan yang ideal. Menurutnya, industrialisasi perikanan merupakan proses perubahan sistem produksi hulu dan hilir untuk meningkatkan nilai tambah, produktivitas, dan skala produksi sumber daya kelautan dan perikanan.
"Industrialisasi perikanan tidak semata-mata unit pengolahan ikan (UPI), tetapi juga aktivitas hulu, baik penangkapan maupun budi daya. Sehingga terciptanya transformasi ekonomi-sosial dan budaya perikanan yang dilakukan semua pelaku usaha bidang perikanan dari skala kecil sampai besar," jelas dia dala rilisnya, Minggu (16/2/2014).
Dia mengatakan, bantuan ke beberapa daerah merupakan wujud kepedulian KKP untuk mendukung program industrialisasi perikanan di daerah yang kokoh, mandiri, dan berkelanjutan.
Program ini diharapkan mampu memperluas kesempatan penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan nelayan dan pertumbuhan ekonomi.
"Saya harapkan seluruh stakeholder harus dapat saling mendukung dan bersinergi untuk memberikan kontribusi optimal dalam merealisasikan dan mewujudkan program tersebut secara bersama-sama," kata Sharif.
Sehingga, lanjut dia, yang menjadi tekad pemerintah untuk memperluas lapangan kerja (pro-job), menanggulangi kemiskinan (pro-poor) dan mengembangkan perekonomian (pro-growth) serta lingkungan hidup yang serasi (pro- environment) dapat terwujud.
(izz)
Explore More