APBN habis cuma untuk belanja pegawai dan operasional

Sindonews.com - Mahasiswa Ilmu Administrasi menghadiri peluncuran buku oleh dosen Ilmu Administrasi, Henry Faizal Noor yang berjudul “Ekonomi Publik untuk Kesejahteraan Rakyat”.

Hadir sebagai narasumber lainnya yakni Dosen Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik [MPKP] Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi UI Oscar Vitriano.

Para mahasiswa diajak berbicara seputar ekonomi kerakyatan dan tata kelola pemerintahan. Oscar mencontohkan pemerintah didorong untuk melaksanakan komitmen aturan larangan ekspor bahan baku.

"Misalnya soal larangan ekspor bahan baku. Yang menjadikan efektivitas meragukan, kemampuan kita mengelola bahan-bahan tersebut. Meskipun saya yakin ahli-ahlinya banyak memang dari lulusan perguruan tinggi mampu olah sumber daya itu, tapi tetap perlu ada investasi apakah gabungan pemerintah, apakah publik atau private partnership. Mari analisis bersama, apakah memang mendapat suatu benefit bagi negara kita atau tidak," tegasnya di Auditorium Juwono Sudarsono Kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI, Rabu (19/2/2014).

Oscar menambahkan, di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), ada beberapa prioritas pembangunan di Indonesia. Salah satunya terkait tata kelola pemerintahan Indonesia.

"Lalu soal pertahanan negara dan ketahanan pangan, kembali dana yang digunakan belum efektif, anggaran pemerintah dalam APBN enggak efektif, benar untuk utang sebagian 20 persen atau lebih. Katanya utang sudah menurun, tetapi banyak juga pengeluaran anggaran yang kedua untuk subsidi. Ketiga untuk bayar gaji PNS dan bayar operasional, pos besar sudah habis. Sisanya sudah habis semuanya dulu," ungkapnya.

Apalagi di pemerintahan daerah, Oscar menyebutkan 40-70 persen anggaran APBD hanya untuk belanja 51 dan 52 atau belanja pegawai dan operasional. Sementara di bidang ekonomi, Oscar mencontohkan perekonomian di benua Eropa yang dapat menyatukan visi misi secara ekonomi.

"Kenapa Eropa bisa bersatu secara ekonomi, bahkan sampai labour-nya sudah bebas, sudah single currency, karena tujuannya satu yakni untuk mensejahterakan masyarakat Eropa, sehingga jadi zona Euro. Kalau negara kita tak bisa kerja sendiri lagi, jadi kita pikirkan kerja sama Masyarakat Ekonomi ASEAN. Fokus pula pada indikator otonomi daerah," tutupnya.