Aviliani: PGN seharusnya akuisisi Pertagas
Senin, 24 Februari 2014 - 18:58 WIB
Aviliani: PGN seharusnya akuisisi Pertagas
A
A
A
Sindonews.com - Sekretaris Komite Ekonomi Nasional (KEN), Aviliani angkat bicara tentang polemik yang berkepanjangan soal rencana akuisisi PT Pertagas, anak usaha PT Pertamina (Persero) terhadap PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).
"Kan PGN itu sudah perusahaan terbuka (Tbk), masa perusahaan yang sudah melantai di bursa efek terus diakuisisi oleh perusahaan yang bukan terbuka. Yang ada perusahaan terbuka (PGN) yang mengakuisisi non terbuka (Pertagas)," kata Aviliani ketika dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (24/2/2014).
Menurutnya, negara sudah memiliki roadmap yang membahas masalah energi nasional. Dalam roadmap itu sendiri diatur tentang kebutuhan energi dalam negeri. Dan dalam roadmap tersebut sudah diklasifikasikan perusahaan-perusahaan mana yang harus bisa memenuhi pasokan gas dalam negeri dan memenuhi kebutuhan ekspor nasional.
Memang diakui Aviliani bahwa polemik akuisisi ini telah memengaruhi kinerja dan saham dari PGN. Dia menyarankan agar Pertamina tidak melempar isu akuisisi yang berkepanjangan seperti sekarang ini.
"PGN ini kan sudah terbuka, artinya polemik seperti ini akan memengaruhi kinerja dari PGN itu sendiri yang berpengaruh terhadap saham PGN kalau terus digembar-gemborkan akan diakusisi Pertamina," jelasnya.
Tidak hanya itu, Aviliani juga mengatakan, perusahaan yang sudah go public seperti PGN harus mengikuti segala aturan-aturan yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kalau PGN diakuisisi Pertagas atau Pertamina yang notabane belum menjadi perusahaan terbuka, pastinya hal itu akan merugikan para pemegang saham.
"Khususnya mereka yang memegang saham minoritas, seolah-olah mereka dirugikan karena tidak sesuai dengan prospek dari perusahaan itu (PGN)," tegasnya.
Sebelumnya dikonfirmasi terpisah, pengamat ekonomi Hendri Saparini lebih memilih Pertamina untuk membangun kilang minyak ketimbang melakukan akuisisi terhadap PGN. Pasalnya, konsumsi bahan bakar minyak (BBM) nasional saat ini sudah sangat tinggi, sehingga dibutuhkan kilang-kilang minyak baru.
"Bangun kilang saja tidak mampu ini malah melempar isu akuisisi. Apakah dengan akusisi itu akan mengurangi ketergantungan impor terhadap minyak? Membangun kilang minyak wajib dilakukan," jelas dia.
Hendri juga mengingatkan bahwa polemik akuisisi seperti ini akan menjadi batu sandungan bagi para pengusaha di Indonesia untuk menghadapi pasar bebas ASEAN 2015. Karena, para investor asing maupun dalam negeri akan ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Menurutnya, sekarang investor itu berpikir bentar lagi pasar bebas ASEAN 2015. Mereka akan berpikir untuk apa membangun kilang minyak di Indonesia yang iklim investasinya tidak jelas, lebih baik mereka bangun kilang minyak di luar Indonesia.
"Tapi tujuan utama pasarnya di Indonesia. Apapun itu, produk minyak merupakan komoditas yang strategis, kalau sedikit saja ada konflik itu sangat berbahaya buat kita," pungkas dia.
"Kan PGN itu sudah perusahaan terbuka (Tbk), masa perusahaan yang sudah melantai di bursa efek terus diakuisisi oleh perusahaan yang bukan terbuka. Yang ada perusahaan terbuka (PGN) yang mengakuisisi non terbuka (Pertagas)," kata Aviliani ketika dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (24/2/2014).
Menurutnya, negara sudah memiliki roadmap yang membahas masalah energi nasional. Dalam roadmap itu sendiri diatur tentang kebutuhan energi dalam negeri. Dan dalam roadmap tersebut sudah diklasifikasikan perusahaan-perusahaan mana yang harus bisa memenuhi pasokan gas dalam negeri dan memenuhi kebutuhan ekspor nasional.
Memang diakui Aviliani bahwa polemik akuisisi ini telah memengaruhi kinerja dan saham dari PGN. Dia menyarankan agar Pertamina tidak melempar isu akuisisi yang berkepanjangan seperti sekarang ini.
"PGN ini kan sudah terbuka, artinya polemik seperti ini akan memengaruhi kinerja dari PGN itu sendiri yang berpengaruh terhadap saham PGN kalau terus digembar-gemborkan akan diakusisi Pertamina," jelasnya.
Tidak hanya itu, Aviliani juga mengatakan, perusahaan yang sudah go public seperti PGN harus mengikuti segala aturan-aturan yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI). Kalau PGN diakuisisi Pertagas atau Pertamina yang notabane belum menjadi perusahaan terbuka, pastinya hal itu akan merugikan para pemegang saham.
"Khususnya mereka yang memegang saham minoritas, seolah-olah mereka dirugikan karena tidak sesuai dengan prospek dari perusahaan itu (PGN)," tegasnya.
Sebelumnya dikonfirmasi terpisah, pengamat ekonomi Hendri Saparini lebih memilih Pertamina untuk membangun kilang minyak ketimbang melakukan akuisisi terhadap PGN. Pasalnya, konsumsi bahan bakar minyak (BBM) nasional saat ini sudah sangat tinggi, sehingga dibutuhkan kilang-kilang minyak baru.
"Bangun kilang saja tidak mampu ini malah melempar isu akuisisi. Apakah dengan akusisi itu akan mengurangi ketergantungan impor terhadap minyak? Membangun kilang minyak wajib dilakukan," jelas dia.
Hendri juga mengingatkan bahwa polemik akuisisi seperti ini akan menjadi batu sandungan bagi para pengusaha di Indonesia untuk menghadapi pasar bebas ASEAN 2015. Karena, para investor asing maupun dalam negeri akan ragu untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
Menurutnya, sekarang investor itu berpikir bentar lagi pasar bebas ASEAN 2015. Mereka akan berpikir untuk apa membangun kilang minyak di Indonesia yang iklim investasinya tidak jelas, lebih baik mereka bangun kilang minyak di luar Indonesia.
"Tapi tujuan utama pasarnya di Indonesia. Apapun itu, produk minyak merupakan komoditas yang strategis, kalau sedikit saja ada konflik itu sangat berbahaya buat kita," pungkas dia.
(izz)
Lihat Juga :
