Indonesia diminta tak menunggu kedatangan MEA
Indonesia diminta tak menunggu kedatangan MEA
A
A
A
Sindonews.com - Sebagai negara yang paham soal ekonomi kerakyatan, Indonesia diharapkan tidak menunggu datangnya ASEAN Economic Community (AEC) 2015 atau yang biasa dikenal Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
"MEA pada dasarnya bersifat kapitalisme dan kebijakan-kebijakan yang diatur di dalamnya juga liberal. Seperti membebaskan produk-produk luar dan para pekerja asing masuk serta bekerja di Indonesia. Indonesia seharusnya tidak mendukung MEA. MEA tidak sesuai dengan sistem ekonomi dalam UU kita," ujar Pakar Ekonomi, Revrisond Baswir, Jumat (28/2/2014).
Saat kuliah umum Kemandirian Ekonomi dan Keuangan Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN di UMY, Revrisond mengatakan, MEA tidak semata-mata berbicara soal kemandirian. Masyarakat Indonesia perlu mengambil langkah nyata agar dapat bekerja dan membangun usahanya sesuai UU yang berlaku, bukan mengacu pada sistem kapitalis.
"Kebanyakan orang belum pernah berpikir lebih jauh mengenai MEA. Kita jangan dulu terlalu gembira dengan datangnya MEA. Tapi lihat dulu maunya MEA apa, mau di bawa kemana kita dengan kebijakan-kebijakannya dan siapa penggagasnya. Pernah tidak kita merenungkan kalau MEA neokolonialisme? Harusnya yang kita lakukan sekarang adalah kembali melanjutkan perjuangan kemerdekaan khususnya dalam bidang ekonomi," terangnya.
Menurutnya, langkah konkret yang perlu dilakukan untuk melanjutkan perjuangan Indonesia adalah memperjelas perbedaan antara sistem ekonomi Islam dan kapitalis. Hal tersebut bisa menjadi langkah awal karena faktanya masyarakat Indonesia hidup di tempat yang didominasi kapitalis.
Selain itu, Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM ini menganjurkan agar sistem ekonomi kerakyatan yang diterapkan koperasi harus menjadi bahan pembelajaran bersama.
Tidak hanya mengenai keberadaan koperasi yang telah ditentukan UU negara, pelaksanaan ekonomi dalam koperasi juga berdasarkan kepemilikan bersama, yaitu rakyat.
"Jadi kita bisa menerapkan sistem ekonomi seperti koperasi tersebut. Hal ini juga sesuai dengan UU negara kita, dan tidak bersifat kapitalis," ujar Revrisond.
Langkah konkret lainnya yang bisa dilakukan mahasiswa, lanjut dia yakni mulai berpikir setelah lulus kuliah mau kemana. Institusi pendidikan atau fakultas juga harus bertanggung jawab memberikan petunjuk pada mahasiswanya supaya terhindar dari kapitalisme.
"MEA pada dasarnya bersifat kapitalisme dan kebijakan-kebijakan yang diatur di dalamnya juga liberal. Seperti membebaskan produk-produk luar dan para pekerja asing masuk serta bekerja di Indonesia. Indonesia seharusnya tidak mendukung MEA. MEA tidak sesuai dengan sistem ekonomi dalam UU kita," ujar Pakar Ekonomi, Revrisond Baswir, Jumat (28/2/2014).
Saat kuliah umum Kemandirian Ekonomi dan Keuangan Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN di UMY, Revrisond mengatakan, MEA tidak semata-mata berbicara soal kemandirian. Masyarakat Indonesia perlu mengambil langkah nyata agar dapat bekerja dan membangun usahanya sesuai UU yang berlaku, bukan mengacu pada sistem kapitalis.
"Kebanyakan orang belum pernah berpikir lebih jauh mengenai MEA. Kita jangan dulu terlalu gembira dengan datangnya MEA. Tapi lihat dulu maunya MEA apa, mau di bawa kemana kita dengan kebijakan-kebijakannya dan siapa penggagasnya. Pernah tidak kita merenungkan kalau MEA neokolonialisme? Harusnya yang kita lakukan sekarang adalah kembali melanjutkan perjuangan kemerdekaan khususnya dalam bidang ekonomi," terangnya.
Menurutnya, langkah konkret yang perlu dilakukan untuk melanjutkan perjuangan Indonesia adalah memperjelas perbedaan antara sistem ekonomi Islam dan kapitalis. Hal tersebut bisa menjadi langkah awal karena faktanya masyarakat Indonesia hidup di tempat yang didominasi kapitalis.
Selain itu, Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM ini menganjurkan agar sistem ekonomi kerakyatan yang diterapkan koperasi harus menjadi bahan pembelajaran bersama.
Tidak hanya mengenai keberadaan koperasi yang telah ditentukan UU negara, pelaksanaan ekonomi dalam koperasi juga berdasarkan kepemilikan bersama, yaitu rakyat.
"Jadi kita bisa menerapkan sistem ekonomi seperti koperasi tersebut. Hal ini juga sesuai dengan UU negara kita, dan tidak bersifat kapitalis," ujar Revrisond.
Langkah konkret lainnya yang bisa dilakukan mahasiswa, lanjut dia yakni mulai berpikir setelah lulus kuliah mau kemana. Institusi pendidikan atau fakultas juga harus bertanggung jawab memberikan petunjuk pada mahasiswanya supaya terhindar dari kapitalisme.
(izz)
Explore More