DPR: Menteri PDT belum pantas klaim berhasil

Sindonews.com - Anggota Komisi V DPR RI mempertanyakan klaim keberhasilan yang dirilis Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dua pekan lalu.

Anggota DPR RI Komisi V Sigit Sosiantomo dari fraksi PKS menilai klaim hanya didasarkan pada satu indikator saja. Padahal menurutnya ada lima indikator untuk mengukur keberhasilan pencapaian RPJMN 2010-2014 pada kementerian dimaksud.

Sebelumnya Menteri PDT mengklaim bahwa berdasarkan hasil evaluasi KPDT, 69 kabupaten telah berhasil dientaskan dari 183 kabupaten.

Secara keseluruhan tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pelayanan dasar di daerah-daerah tertinggal rata-rata diklaim mengalami perbaikan.

Indikator yang pertama adalah minimal 50 kabupaten tertinggal terentaskan pada akhir 2014. Konon hasil evaluasi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) tahun 2014 menyebutkan jumlahnya bahkan melampaui angka tersebut.

"Dan saya lihat hanya pada indikator ini yang secara kuantitatif disampaikan dalam mengklaim keberhasilan," kata Sigit dalam rilisnya di Jakarta, Kamis (6/3/2014).

Klaim keberhasilan berdasar indikator pertama ini pun sejatinya masih bisa diperdebatkan. Faktanya muncul daerah-daerah tertinggal baru sebanyak 20 hingga 25 daerah akibat adanya bencana alam dan pemekaran wilayah.

"Artinya, pencapaian target KPDT dalam mengentaskan daerah tertinggal tidak sepenuhnya benar," lanjutnya.

Indikator kedua adalah meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang di tunjukkan oleh IPM pada tahun 2010 sebesar 67,7 meningkat menjadi 72,2 pada tahun 2014. Indikator ini sulit tercapai, merujuk Midterm Review RPJMN 2010-2014, baru 32 kabupaten yang sudah memenuhi target. Sisanya 151 kabupaten masih harus diperjuangkan dan perlu kerja keras untuk meningkatkannya.

Indikator ketiga yaitu meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 6,6 persen pada tahun 2010 meningkat menjadi 7,1 persen pada tahun 2014. Hal ini pun sulit tercapai, karena saat ini baru 48 dari 183 kabupaten yang sudah memiliki pertumbuhan ekonomi minimal 7,1 persen.

Berikutnya adalah berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal dari angka 18,8 persen pada tahun 2010 menjadi 14,2 persen pada tahun 2014. Ini pun sulit tercapai karena hanya 64 kabupaten yang prosentasi jumlah penduduk miskinnya mengalami penurunan.

Bahkan dalam rapat banggar beberapa waktu lalu pemerintah mengakui telah gagal memangkas kemiskinan sesuai target yang ditetapkannya sendiri.

RPJMN 2009-2014 menargetkan kemiskinan tahun 2014 sebanyak 8-10 persen dari total penduduk Indonesia, namun proyeksi terakhir mengarah ke 10,54-10,75 persen. Indikator terakhir adalah berkurangnya pengangguran di daerah tertinggal sebesar 2,2 persen per tahun.

"Hal ini pun rasanya susah untuk dipenuhi hingga berakhirnya masa bakti Menteri PDT yang tinggal setengah tahun lagi," terangnya.

Ditambah catatan lain, rasanya klaim keberhasilan KPDT belum pantas untuk saat ini. Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) pernah merilis 12 Kementerian yang terindikasi melakukan penyimpangan dana bantuan sosial atau biasa disingkat bansos.

Salah satunya adalah KPDT yang diduga melakukan penyimpangan dana bansos sebesar Rp62,2 miliar pada tahun 2012.

KPDT juga dinilai sebagai kementerian yang paling rendah dalam penyerapan anggaran yakni Rp269,1 miliar dari Rp2,51 triliun atau hanya 10,7 persen pada semester I tahun 2013. Secara institusional persoalan lemahnya perencanaan dan koordinasi menjadi kendala klasik.

"Bahkan, kebiasaan menunda pekerjaan menumpuk di akhir masa kegiatan disinyalir bisa berdampak pada belanja yang kurang berkualitas," pungkasnya.