Sumatera butuh jalan tol agar bisa bersaing
Rabu, 12 Maret 2014 - 19:04 WIB
Sumatera butuh jalan tol agar bisa bersaing
A
A
A
Sindonews.com - Jalan tol dari Lampung hingga Aceh sepanjang 2.771 kilometer atau akrab dikenal sebagai tol trans Sumatera sangat dibutuhkan wilayah Sumatera agar bisa bersaing dengan negara di Asia Tenggara seperti Malaysia.
Kepala Bidang Daya Saing Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Nasional (LPJK), Darma Tyanto Saptodewo mengatakan, Malaysia mampu membangun jalan sepanjang 700 kilometer (km) per tahun karena memanfaatkan kekayaan perkebunan kelapa sawit sebagai jalur logistik industri yang berkembang.
"Sementara Indonesia per tahun rata-rata hanya mampu membangun jalan nasional sepanjang 70 km per tahun. Padahal, di Indonesia kita serupa dengan Malaysia terutama di wilayah Sumatera yang juga punya sawit. Kalau itu dikembangkan, tentunya kita juga bisa bersaing dengan Malaysia," ujar dia, usai diskusi infrastruktur di Kantor Demokrat di Jakarta, Rabu (12/3/2014).
Menurut dia, wilayah Sumatera tidak hanya dikenal sebagai kawasan perkebunan sawit namun juga kaya dengan tambang batu bara. Dua komoditas tersebut, memerlukan akses jalan darat sehingga memicu perekonomian di wilayah Sumatera.
"Kita jangan menunggu membangun jalan tol di daerah yang akan berkembang pesat. Namun membangun jalan tol, juga dibutuhkan untuk memberi stimulus tumbuhnya aktivitas keekonomian di wilayah tersebut," ujar dia.
Dia menambahkan, pemerintah tidak perlu ragu untuk segera menugaskan BUMN menggarap jalan tol Sumatera. Alasannya, jalur tol Sumatera pada akhirnya memiliki keuntungan pengembalian profit, meski dalam waktu yang panjang.
"Saya kira kalau pemerintah bangun infrastruktur itu tidak boleh ada yang sia-sia. memang kita akui, tidak semua jalan tol Sumatera memiliki pengembalian profit yang tinggi bagi investor. Makanya, di situlah peran pemerintah. Artinya, titik-titik yang tidak memiliki profit tinggi itu sebaiknya dibangun oleh pemerintah melalui investornya, BUMN. Keuntungan akan didapat, namun dalam jangka 20-30 tahun ke depan, karena fungsi tol ini sebagai stimulus saja," ujarnya.
Sementara untuk titik-titik jalan tol Sumatera yang memiliki pengembalian profit yang tinggi, sudah sewajarnya digarap oleh swasta.
Seperti diketahui, jalan tol Trans-Sumatera direncanakan membujur mulai dari Aceh hingga Lampung sepanjang 2.771 kilometer dan dibagi menjadi 23 ruas yang akan dibangun bertahap sampai tahun 2025. Pengerjaan akan dimulai di empat ruas yang sudah diputuskan, yakni Pekanbaru-Dumai, Indralaya-Palembang, Medan-Binjai, dan Bakauheni-Terbanggi Besar.
Namun rencana pengerjaan yang telah lama digodok tersebut, masih menunggu waktu karena rancangan peraturan presiden mengenai penunjukan langsung kepada BUMN belum diterbitkan pemerintah.
Di tempat yang sama, Anggota DPR Komisi V, Nova Iriansyah mengatakan, pemerintah perlu membangun konektivitas infrastruktur berdasarkan prioritas karena anggaran APBN juga terbatas.
"Tol Sumatera memang sangat diperlukan namun masih harus dikaji lagi. Artinya, pemerintah harus memperhitungkan jika tol tersebut dibangun, multiplier efek apa saja yang akan berdampak dalam waktu 20 hingga 30 tahun ke depan. Karena tak bisa dipungkiri, infrastruktur itu juga merespon aktivitas perekonomian di sekitarnya. Itu berarti jangan menunggu suatu kawasan sudah maju baru mau dibangun infrastrukturnya," ucapnya.
Kepala Bidang Daya Saing Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi Nasional (LPJK), Darma Tyanto Saptodewo mengatakan, Malaysia mampu membangun jalan sepanjang 700 kilometer (km) per tahun karena memanfaatkan kekayaan perkebunan kelapa sawit sebagai jalur logistik industri yang berkembang.
"Sementara Indonesia per tahun rata-rata hanya mampu membangun jalan nasional sepanjang 70 km per tahun. Padahal, di Indonesia kita serupa dengan Malaysia terutama di wilayah Sumatera yang juga punya sawit. Kalau itu dikembangkan, tentunya kita juga bisa bersaing dengan Malaysia," ujar dia, usai diskusi infrastruktur di Kantor Demokrat di Jakarta, Rabu (12/3/2014).
Menurut dia, wilayah Sumatera tidak hanya dikenal sebagai kawasan perkebunan sawit namun juga kaya dengan tambang batu bara. Dua komoditas tersebut, memerlukan akses jalan darat sehingga memicu perekonomian di wilayah Sumatera.
"Kita jangan menunggu membangun jalan tol di daerah yang akan berkembang pesat. Namun membangun jalan tol, juga dibutuhkan untuk memberi stimulus tumbuhnya aktivitas keekonomian di wilayah tersebut," ujar dia.
Dia menambahkan, pemerintah tidak perlu ragu untuk segera menugaskan BUMN menggarap jalan tol Sumatera. Alasannya, jalur tol Sumatera pada akhirnya memiliki keuntungan pengembalian profit, meski dalam waktu yang panjang.
"Saya kira kalau pemerintah bangun infrastruktur itu tidak boleh ada yang sia-sia. memang kita akui, tidak semua jalan tol Sumatera memiliki pengembalian profit yang tinggi bagi investor. Makanya, di situlah peran pemerintah. Artinya, titik-titik yang tidak memiliki profit tinggi itu sebaiknya dibangun oleh pemerintah melalui investornya, BUMN. Keuntungan akan didapat, namun dalam jangka 20-30 tahun ke depan, karena fungsi tol ini sebagai stimulus saja," ujarnya.
Sementara untuk titik-titik jalan tol Sumatera yang memiliki pengembalian profit yang tinggi, sudah sewajarnya digarap oleh swasta.
Seperti diketahui, jalan tol Trans-Sumatera direncanakan membujur mulai dari Aceh hingga Lampung sepanjang 2.771 kilometer dan dibagi menjadi 23 ruas yang akan dibangun bertahap sampai tahun 2025. Pengerjaan akan dimulai di empat ruas yang sudah diputuskan, yakni Pekanbaru-Dumai, Indralaya-Palembang, Medan-Binjai, dan Bakauheni-Terbanggi Besar.
Namun rencana pengerjaan yang telah lama digodok tersebut, masih menunggu waktu karena rancangan peraturan presiden mengenai penunjukan langsung kepada BUMN belum diterbitkan pemerintah.
Di tempat yang sama, Anggota DPR Komisi V, Nova Iriansyah mengatakan, pemerintah perlu membangun konektivitas infrastruktur berdasarkan prioritas karena anggaran APBN juga terbatas.
"Tol Sumatera memang sangat diperlukan namun masih harus dikaji lagi. Artinya, pemerintah harus memperhitungkan jika tol tersebut dibangun, multiplier efek apa saja yang akan berdampak dalam waktu 20 hingga 30 tahun ke depan. Karena tak bisa dipungkiri, infrastruktur itu juga merespon aktivitas perekonomian di sekitarnya. Itu berarti jangan menunggu suatu kawasan sudah maju baru mau dibangun infrastrukturnya," ucapnya.
(gpr)
Lihat Juga :
