Pemerintah didesak serius perhatikan koperasi
Jum'at, 14 Maret 2014 - 17:08 WIB
Pemerintah didesak serius perhatikan koperasi
A
A
A
Sindonews.com - Partai Golkar mendesak pemerintah lebih serius menangani permasalahan koperasi Indonesia. Pasalnya, koperasi yang merupakan soko guru perekonomian Indonesia sering menjadi penghambat pertumbuhan perekonomian nasional.
Perekonomian atas dasar usaha bersama semakin pudar hingga di level pedesaan. Kiprah koperasi sebagai struktur penopang utama ekonomi kerakyatan semakin tertinggal. "Partai Golkar mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan nasib koperasi," ujar politikus Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam rilisnya, Jumat (14/3/2014).
Dia mengatakan, penanganan permasalahan koperasi di Indonesia harus menjadi prioritas utama pemerintah. Hal ini dikarenakan nasib koperasi-koperasi di Indonesia semakin mengkhawatirkan.
Berdasarkan data Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemekop UKM), ada 60.584 koperasi yang tidak aktif dari keseluruhan 203.701 unit. Hingga akhir Desember 2013, sebanyak 29,74 persen koperasi di Indonesia tidak aktif. "Pemerintah masih terkesan setengah-setengah dalam membangun perkoperasian di Indonesia," ujarnya.
Airlangga mengatakan, hal itu bisa dilihat dari bentuk bantuan dana dari pemerintah untuk koperasi yang tanpa dibarengi dengan pengawasan yang ketat dan sistematis. Selama ini, berbagai bantuan pemerintah untuk koperasi tidak mewajibkan koperasi untuk melaporkan penggunaan dana bantuan.
Dia menuturkan, sifat bantuannya tidak wajib dikembalikan. Ini membuat koperasi menjadi "manja" dan terkesan lemah menghadapi persaingan dengan perusahaan-perusahaan besar.
Berdasarkan data Kemenkop UKM, kontribusi koperasi terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya 2 persen, jauh dibandingkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sebesar 20 persen. Kontribusi swasta terhadap PDB terbesar, yakni 78 persen termasuk di dalamnya perusahaan asing.
Menurutnya, ketertinggalan koperasi terlihat di sektor perikanan. Semakin sulit menemukan koperasi dan usaha bersama nelayan yang mandiri. Usaha nelayan tumbuh secara individu sehingga rapuh ketika dihadang persoalan rutin, seperti cuaca buruk dan jatuhnya harga jual.
Inovasi untuk peningkatan nilai tambah produk perikanan pun sulit dikejar. "Bangkitkan koperasi yang menyentuh rakyat hingga ke pedesaan," ujar alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) ini.
Perekonomian atas dasar usaha bersama semakin pudar hingga di level pedesaan. Kiprah koperasi sebagai struktur penopang utama ekonomi kerakyatan semakin tertinggal. "Partai Golkar mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan nasib koperasi," ujar politikus Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam rilisnya, Jumat (14/3/2014).
Dia mengatakan, penanganan permasalahan koperasi di Indonesia harus menjadi prioritas utama pemerintah. Hal ini dikarenakan nasib koperasi-koperasi di Indonesia semakin mengkhawatirkan.
Berdasarkan data Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemekop UKM), ada 60.584 koperasi yang tidak aktif dari keseluruhan 203.701 unit. Hingga akhir Desember 2013, sebanyak 29,74 persen koperasi di Indonesia tidak aktif. "Pemerintah masih terkesan setengah-setengah dalam membangun perkoperasian di Indonesia," ujarnya.
Airlangga mengatakan, hal itu bisa dilihat dari bentuk bantuan dana dari pemerintah untuk koperasi yang tanpa dibarengi dengan pengawasan yang ketat dan sistematis. Selama ini, berbagai bantuan pemerintah untuk koperasi tidak mewajibkan koperasi untuk melaporkan penggunaan dana bantuan.
Dia menuturkan, sifat bantuannya tidak wajib dikembalikan. Ini membuat koperasi menjadi "manja" dan terkesan lemah menghadapi persaingan dengan perusahaan-perusahaan besar.
Berdasarkan data Kemenkop UKM, kontribusi koperasi terhadap produk domestik bruto (PDB) hanya 2 persen, jauh dibandingkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sebesar 20 persen. Kontribusi swasta terhadap PDB terbesar, yakni 78 persen termasuk di dalamnya perusahaan asing.
Menurutnya, ketertinggalan koperasi terlihat di sektor perikanan. Semakin sulit menemukan koperasi dan usaha bersama nelayan yang mandiri. Usaha nelayan tumbuh secara individu sehingga rapuh ketika dihadang persoalan rutin, seperti cuaca buruk dan jatuhnya harga jual.
Inovasi untuk peningkatan nilai tambah produk perikanan pun sulit dikejar. "Bangkitkan koperasi yang menyentuh rakyat hingga ke pedesaan," ujar alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) ini.
(izz)
Lihat Juga :
