Pemerintah buka peluang kerja sama bangun smelter
Kamis, 20 Maret 2014 - 10:48 WIB
Pemerintah buka peluang kerja sama bangun smelter
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah membuka peluang skema kerja sama dengan swasta (public private partnership/PPP) dalam membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter).
Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dede Ida Suhendra mengatakan, kemitraan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan pihak swasta untuk membangun smelter sangat dimungkinkan. Kemitraan terjalin bagi perusahaan yang tidak mampu membangun smelter sendiri atau butuh dukungan dari pemerintah.
“Kerja sama ini sangat mungkin. Kami tidak membatasi siapa saja yang akan bekerja sama, baik dengan pemerintah maupun dengan swasta,” kata dia saat dihubungi di Jakarta, Kamis (20/3/2014).
Kendati demikian, Dede menuturkan, pembangunan smelter tetap harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Pengolahan dan Pemurnian. Sedangkan terkait kemitraan merupakan kesepakatan bisnis.
“Pada dasarnya roadmap harus sesuai dengan peraturan pemerintah dan Permen ESDM,” jelas Dede.
Kementerian ESDM, kata dia, juga bersedia menjembatani pengusaha yang membutuhkan bantuan untuk membangun kerja sama dengan pengusaha lain dalam rangka menyukseskan program hilirisasi mineral ini.
“Kita temukan mana perusahaan yang ingin membangun smelter dan mana perusahaan yang tidak mau membangun smelter, jadi ada komunikasi karena kan ada yang punya barang tapi tidak punya pasar. Sedangkan ekspor sudah tidak boleh,” ungkapnya.
Dia juga mengatakan, seharusnya BUMN di sektor tambang dapat memfasilitasi perusahaan yang kesulitan dalam membangun smelter. “Antam itu bemper kita kalau ada yang tidak sanggup, Antam harus maju,” tegas Dede.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengaku, perusahaan tambang asal Amerika Serikat PT Freeport Indonesia tengah melobi pemerintah dengan menawarkan kerja sama membangun smleter.
“Mereka tawarkan kebijakan dengan skema public private partnership,” kata Hatta.
Pemerintah diminta memberikan insentif berupa kemitraan kerja, kemudian Freeport bersedia untuk menggelontorkan dananya untuk membangun smleter. Adapun untuk dananya bisa dari perusahaan BUMN di sektor tambang, yang ikut serta membangun smelter.
“Memang ini memerlukan satu pembahasan. Saya perintahkan tim kajian untuk memepelajari,” jelas Hatta.
Data Kementerian ESDM mencatat, sebanyak 66 smelter sudah dalam tahap pembanguan. Sebanyak 25 semleter sudah mencapai progress di atas 70 persen dan beberapa diantaranya sudah diresmikan Menteri ESDM Jero Wacik.
Kemudian sisanya mencapai tahap pembanguan di bawah 60 persen. Tim pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus memonitor pembangunan smelter guna melakukan peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.
Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dede Ida Suhendra mengatakan, kemitraan pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan pihak swasta untuk membangun smelter sangat dimungkinkan. Kemitraan terjalin bagi perusahaan yang tidak mampu membangun smelter sendiri atau butuh dukungan dari pemerintah.
“Kerja sama ini sangat mungkin. Kami tidak membatasi siapa saja yang akan bekerja sama, baik dengan pemerintah maupun dengan swasta,” kata dia saat dihubungi di Jakarta, Kamis (20/3/2014).
Kendati demikian, Dede menuturkan, pembangunan smelter tetap harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Pengolahan dan Pemurnian. Sedangkan terkait kemitraan merupakan kesepakatan bisnis.
“Pada dasarnya roadmap harus sesuai dengan peraturan pemerintah dan Permen ESDM,” jelas Dede.
Kementerian ESDM, kata dia, juga bersedia menjembatani pengusaha yang membutuhkan bantuan untuk membangun kerja sama dengan pengusaha lain dalam rangka menyukseskan program hilirisasi mineral ini.
“Kita temukan mana perusahaan yang ingin membangun smelter dan mana perusahaan yang tidak mau membangun smelter, jadi ada komunikasi karena kan ada yang punya barang tapi tidak punya pasar. Sedangkan ekspor sudah tidak boleh,” ungkapnya.
Dia juga mengatakan, seharusnya BUMN di sektor tambang dapat memfasilitasi perusahaan yang kesulitan dalam membangun smelter. “Antam itu bemper kita kalau ada yang tidak sanggup, Antam harus maju,” tegas Dede.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengaku, perusahaan tambang asal Amerika Serikat PT Freeport Indonesia tengah melobi pemerintah dengan menawarkan kerja sama membangun smleter.
“Mereka tawarkan kebijakan dengan skema public private partnership,” kata Hatta.
Pemerintah diminta memberikan insentif berupa kemitraan kerja, kemudian Freeport bersedia untuk menggelontorkan dananya untuk membangun smleter. Adapun untuk dananya bisa dari perusahaan BUMN di sektor tambang, yang ikut serta membangun smelter.
“Memang ini memerlukan satu pembahasan. Saya perintahkan tim kajian untuk memepelajari,” jelas Hatta.
Data Kementerian ESDM mencatat, sebanyak 66 smelter sudah dalam tahap pembanguan. Sebanyak 25 semleter sudah mencapai progress di atas 70 persen dan beberapa diantaranya sudah diresmikan Menteri ESDM Jero Wacik.
Kemudian sisanya mencapai tahap pembanguan di bawah 60 persen. Tim pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus memonitor pembangunan smelter guna melakukan peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.
(rna)
Lihat Juga :
