Sensus ekonomi 2016, perusahaan takut disurvey BPS
Kamis, 27 Maret 2014 - 17:49 WIB
Sensus ekonomi 2016, perusahaan takut disurvey BPS
A
A
A
Sindonews.com - Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan sensus ekonomi pada 2016. Sejumlah persiapan pun terus dimatangkan termasuk mendata perusahaan-perusahaan yang akan disurvey. Sebagai informasi, pada 1986, 1996, dan 2006 BPS juga pernah melakukan sensus yang sama.
Kepala BPS Suryamin menuturkan, salah satu tantangan terbesar dalam sensus ekonomi 2016 adalah resistensi dan penolakan responden dalam memberikan data saat disensus maupun disurvey BPS.
“Responden cenderung sulit untuk kita mintai data. Masih banyak dijumpai responden perusahaan besar dan warga asing yang menghuni wilayah ekslusif menolak pendataan BPS,” ujar Suryamin dalam konferensi pers terkait rencana sensus ekonomi 2016, Kamis (27/3/2014).
Penolakan responden dilakukan dengan sejumlah alasan seperti kesibukan responden atau kekhawatiran responden yang menganggap pendataan BPS berhubungan dengan pajak.
Suryamin menambahkan, keengganan responden juga terkait erat dengan kurang perdulinya masyarakat terhadap data statistic yang berkualitas. Padahal sesuai dengan UU No 16 tahun 1997 tentang Statistik, warga negara diharuskan memberi jawaban bila disurvey BPS.
BPS juga menjamin bahwa data perusahaan yang masuk akan aman dan tidak bocor ke publik. "Jangan takut dalam menyampaikan data. Data tidak akan disebarluaskan karena dilindungi UU," tandasnya.
Suryamin menjelaskan, kesulitan terbesar ada di DKI Jakarta, padahal Jakarta menguasai 17 persen Produk Domestic Bruto (PDB) nasional.
“Hasil sensus ekonomi 2006, jumlah usaha besar, sedang, kecil bahkan mikro di DKI Jakarta berjumlah 1.135.455 perusahaan di mana 40,5 persen adalah perusahaan perdagangan besar dan eceran,” tambah Suryamin.
Kepala BPS Suryamin menuturkan, salah satu tantangan terbesar dalam sensus ekonomi 2016 adalah resistensi dan penolakan responden dalam memberikan data saat disensus maupun disurvey BPS.
“Responden cenderung sulit untuk kita mintai data. Masih banyak dijumpai responden perusahaan besar dan warga asing yang menghuni wilayah ekslusif menolak pendataan BPS,” ujar Suryamin dalam konferensi pers terkait rencana sensus ekonomi 2016, Kamis (27/3/2014).
Penolakan responden dilakukan dengan sejumlah alasan seperti kesibukan responden atau kekhawatiran responden yang menganggap pendataan BPS berhubungan dengan pajak.
Suryamin menambahkan, keengganan responden juga terkait erat dengan kurang perdulinya masyarakat terhadap data statistic yang berkualitas. Padahal sesuai dengan UU No 16 tahun 1997 tentang Statistik, warga negara diharuskan memberi jawaban bila disurvey BPS.
BPS juga menjamin bahwa data perusahaan yang masuk akan aman dan tidak bocor ke publik. "Jangan takut dalam menyampaikan data. Data tidak akan disebarluaskan karena dilindungi UU," tandasnya.
Suryamin menjelaskan, kesulitan terbesar ada di DKI Jakarta, padahal Jakarta menguasai 17 persen Produk Domestic Bruto (PDB) nasional.
“Hasil sensus ekonomi 2006, jumlah usaha besar, sedang, kecil bahkan mikro di DKI Jakarta berjumlah 1.135.455 perusahaan di mana 40,5 persen adalah perusahaan perdagangan besar dan eceran,” tambah Suryamin.
(gpr)
Lihat Juga :
