Pemerintah baru diminta hilangkan distorsi ekonomi
Senin, 31 Maret 2014 - 15:36 WIB
Pemerintah baru diminta hilangkan distorsi ekonomi
A
A
A
Sindonews.com - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) meminta pemerintahan yang baru dapat menghilangkan distorsi ekonomi antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur.
"Siapapun nanti anggota legislatif atau presiden yang akan terpilih, kami hanya berharap pemerintah yang baru akan ada keberpihakan kepada sektor transportasi dan logistik. Kami juga berharap, pemerintah menghilangkan distorsi ekonomi yang selama ini terjadi di barat dan timur Indonesia," ungkap Ketua Komisi Tetap Kadin Logistik bidang Komoditas dan Infrastruktur, Asmari Herry di Jakarta, Senin (31/3/2014).
Menurutnya, pemerintah yang baru sebaiknya tidak membuat kebijakan baru lagi terkait industri logistik dan transportasi. Karena, kemunculan kebijakan baru justru akan menimbulkan masalah lain dalam industri tersebut.
Pemerintahan baru diminta hanya menjalankan sejumlah kebijakan yang telah ada. Misalnya, Sistem Logistik Nasional (Sislognas), Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), UU Pelayaran, ataupun UU transportasi.
"Kita tidak harapkan kebijakan baru, tapi kebijakan lama dijalankan dengan baik serta terus melakukan perbaikan. Kita harap di Indonesia timur juga bisa merasakan harga murah. Tidak ada distorsi. Saudara kita yang ada di timur harus merasakan harga barang yang sama dengan yang ada di barat. Kalau di sini semen harganya Rp50 ribu, maka di sana juga harus Rp50 ribu," tuturnya.
Dia menjelaskan, distorsi ekonomi yang terjadi antara barat dan timur Indonesia dapat dihilangkan jika pemerintah serius menjalankan sejumlah kebijakan yang sudah ada. Selama ini, pemerintah dinilai kurang serius dan konsisten menjalankannya. Karena itu ketidakmerataan tersebut masih terjadi.
"Kita harapkan pileg, misalnya melalui anggota dewan baru keberpihakan akan ada terhadap industri transportasi, logistik. Kita harap pemerintah jalankan yang sudah ada, memberikan pelaku usaha sesuatu yang dibutuhkan. Ekonomi akan maju kalau angkutan barang juga lancar," pungkas Asmary.
"Siapapun nanti anggota legislatif atau presiden yang akan terpilih, kami hanya berharap pemerintah yang baru akan ada keberpihakan kepada sektor transportasi dan logistik. Kami juga berharap, pemerintah menghilangkan distorsi ekonomi yang selama ini terjadi di barat dan timur Indonesia," ungkap Ketua Komisi Tetap Kadin Logistik bidang Komoditas dan Infrastruktur, Asmari Herry di Jakarta, Senin (31/3/2014).
Menurutnya, pemerintah yang baru sebaiknya tidak membuat kebijakan baru lagi terkait industri logistik dan transportasi. Karena, kemunculan kebijakan baru justru akan menimbulkan masalah lain dalam industri tersebut.
Pemerintahan baru diminta hanya menjalankan sejumlah kebijakan yang telah ada. Misalnya, Sistem Logistik Nasional (Sislognas), Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), UU Pelayaran, ataupun UU transportasi.
"Kita tidak harapkan kebijakan baru, tapi kebijakan lama dijalankan dengan baik serta terus melakukan perbaikan. Kita harap di Indonesia timur juga bisa merasakan harga murah. Tidak ada distorsi. Saudara kita yang ada di timur harus merasakan harga barang yang sama dengan yang ada di barat. Kalau di sini semen harganya Rp50 ribu, maka di sana juga harus Rp50 ribu," tuturnya.
Dia menjelaskan, distorsi ekonomi yang terjadi antara barat dan timur Indonesia dapat dihilangkan jika pemerintah serius menjalankan sejumlah kebijakan yang sudah ada. Selama ini, pemerintah dinilai kurang serius dan konsisten menjalankannya. Karena itu ketidakmerataan tersebut masih terjadi.
"Kita harapkan pileg, misalnya melalui anggota dewan baru keberpihakan akan ada terhadap industri transportasi, logistik. Kita harap pemerintah jalankan yang sudah ada, memberikan pelaku usaha sesuatu yang dibutuhkan. Ekonomi akan maju kalau angkutan barang juga lancar," pungkas Asmary.
(izz)
Lihat Juga :
