Kadin tolak pembangunan JSS
Senin, 31 Maret 2014 - 17:28 WIB
Kadin tolak pembangunan JSS
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah terus membahas rencana pembangunan megaproyek Jembatan Selat Sunda (JSS) yang akan menghubungkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.
Namun, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai, pembangunan JSS tersebut justru akan menimbulkan efek disparitas antara Indonesia barat dan Indonesia timur.
"Kita maunya enggak dibangun, karena nanti justru akan terjadi disparitas antara barat dan timur. Dananya juga terlalu besar," kata Ketua Komisi Tetap Kadin Logistik Bidang Komoditas dan Infrastruktur, Asmari Herry di Jakarta, Senin (31/3/2014).
Menurutnya, pembangunan JSS yang diperkirakan akan menggelontorkan dana sebesar Rp200 triliun, lebih baik dialokasikan untuk membangun pelabuhan, dermaga, ataupun sarana lain yang lebih layak.
Selain itu, dana yang besar tersebut juga dapat dialokasikan untuk program Masterplan Percepatan Pembangunan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang selama ini dinilai kurang berjalan.
"Itu kan dananya Rp200 triliun. Kalau separuhnya saja dibebankan untuk perbaikan pelabuhan, terus bikin angkutan misalnya, bukan hanya tersambung antara Jakarta-Merak Bakahuni yang lebih bagus tetapi juga di pelabuhan," ucapnya.
Dia mengatakan, yang diharapkan dari JSS untuk mengurangi beban jalur Pantura tidak akan terasa signifikan. Sementara, perbaikan pelabuhan membutuhkan dana jauh lebih murah dibandingkan membangun jembatan.
"Sekarang berapa tuh misalnya pelabuhan di Merak, tiga atau empat. Kurang, ya bikin sepuluh. Itu kan lebih murah dibanding bikin jembatan," tandasnya.
Sementara, Ketua Umum Kadin Suryo B Sulistyo dalam kesempatan lain menuturkan, pemerintah ada baiknya menetapkan terlebih dahulu mana yang menjadi prioritas dan harus didahulukan. Karena kebutuhan perbaikan infrastruktur di Indonesia banyak.
Suryo mengatakan, masih banyak infrastruktur yang lebih membutuhkan perhatian dan kebutuhan dana dari pemerintah dibandingkan JSS.
"Yang didahulukan menurut saya pelabuhan, mungkin juga jalan kereta api. Ini semua perlu kita tetapkan yang mana yang prioritas. Kalau Selat Sunda menurut saya belum prioritas banget, banyak yang lain membutuhkan perhatian dan kebutuhan pendanaan dari pemerintah. Yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dibanding JSS," pungkasnya.
Namun, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai, pembangunan JSS tersebut justru akan menimbulkan efek disparitas antara Indonesia barat dan Indonesia timur.
"Kita maunya enggak dibangun, karena nanti justru akan terjadi disparitas antara barat dan timur. Dananya juga terlalu besar," kata Ketua Komisi Tetap Kadin Logistik Bidang Komoditas dan Infrastruktur, Asmari Herry di Jakarta, Senin (31/3/2014).
Menurutnya, pembangunan JSS yang diperkirakan akan menggelontorkan dana sebesar Rp200 triliun, lebih baik dialokasikan untuk membangun pelabuhan, dermaga, ataupun sarana lain yang lebih layak.
Selain itu, dana yang besar tersebut juga dapat dialokasikan untuk program Masterplan Percepatan Pembangunan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang selama ini dinilai kurang berjalan.
"Itu kan dananya Rp200 triliun. Kalau separuhnya saja dibebankan untuk perbaikan pelabuhan, terus bikin angkutan misalnya, bukan hanya tersambung antara Jakarta-Merak Bakahuni yang lebih bagus tetapi juga di pelabuhan," ucapnya.
Dia mengatakan, yang diharapkan dari JSS untuk mengurangi beban jalur Pantura tidak akan terasa signifikan. Sementara, perbaikan pelabuhan membutuhkan dana jauh lebih murah dibandingkan membangun jembatan.
"Sekarang berapa tuh misalnya pelabuhan di Merak, tiga atau empat. Kurang, ya bikin sepuluh. Itu kan lebih murah dibanding bikin jembatan," tandasnya.
Sementara, Ketua Umum Kadin Suryo B Sulistyo dalam kesempatan lain menuturkan, pemerintah ada baiknya menetapkan terlebih dahulu mana yang menjadi prioritas dan harus didahulukan. Karena kebutuhan perbaikan infrastruktur di Indonesia banyak.
Suryo mengatakan, masih banyak infrastruktur yang lebih membutuhkan perhatian dan kebutuhan dana dari pemerintah dibandingkan JSS.
"Yang didahulukan menurut saya pelabuhan, mungkin juga jalan kereta api. Ini semua perlu kita tetapkan yang mana yang prioritas. Kalau Selat Sunda menurut saya belum prioritas banget, banyak yang lain membutuhkan perhatian dan kebutuhan pendanaan dari pemerintah. Yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dibanding JSS," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
