DPR minta peran swasta atasi baglock infrastruktur
Jum'at, 04 April 2014 - 14:57 WIB
DPR minta peran swasta atasi baglock infrastruktur
A
A
A
Sindonews.com - Untuk memenuhi biaya investasi infrastrktur, DPR mendorong keterlibatan swasta dalam penyediaan infrastruktur skema public private partnership (PPP).
Meski setiap tahun anggaran belanja infrastruktur meningkat, tapi total investasi infrastruktur Indonesia terhadap PDB masih terbilang kecil, baru 4,51 persen.
Anggota Komisi V DPR RI Yudi Widiana mengatakan, kebutuhan investasi infrastruktur selama 2010-2014 sebesar Rp1.923,8 triliun, sementara kemampuan APBN hanya Rp815,6 triliun dan APBD sebesar Rp445,57 triliun.
"Karena itu, peran swasta untuk ikut menyediakan infrastruktur perlu didorong untuk mengatasi baglock ini," kata Yudi dalam rilisnya di Jakarta, Jumat (4/4/2014).
Yudi mengatakan baglock anggaran infrastruktur selama ini terjadi karena minimnya anggaran yang dimiliki pemerintah. Apalagi sebagian besar APBN habis untuk alokasi belanja pegawai dan subsidi, termasuk untuk memenuhi anggaran pendidikan sekitar 20 persen dari APBN.
"APBN kita sangat terbatas. Salah satu upaya yang bisa mendorong pertumbuhan infrastruktur adalah membuka kran bagi investor melalui PPP. Ini yang sepertinya masih mandek," kata Yudi.
Seperti diketahui, pemerintah menargetkan penanaman modal di sektor swasta sebesar Rp980 triliun atau sekitar USD94 miliar berdasarkan kerangka PPP untuk jangka waktu 2010-2014. Namun, realisasi selama 2010- awal 2014l baru Rp269,3 triliun.
Sebenarnya, pemerintah telah menyadari peran penting sektor swasta untuk memenuhi kebutuhan ini dan karenanya telah menyediakan suatu sarana bagi swasta agar dapat ikut berperan serta dalam pembangunan infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS).
Program KPS milik pemerintah ini mencakup rentang infrastruktur yang luas, termasuk bandar udara, pelabuhan laut dan sungai, jalan dan jembatan, jalan kereta, ketenagalistrikan dan sebagainya. Namun hingga saat ini belum banyak investor yang tertarik berinvestasi karena hambatan infrastruktur banyak disebabkan urusan pembebasan lahan.
Di sisi lain, buruknya kinerja penyerapan anggaran di kementerian juga menyebabkan daya saing infrastruktur Indonesia masih menjadi salah satu yang terendah di Asia. Hal ini sangat memprihatinkan. Apalagi, anggaran untuk belanja infrastruktur cenderung mengalami peningkat, namun di sisi lain penyerapan rendah.
"Bagaimana memperbaiki daya saing infrastruktur jika anggaran telah disiapkan, namun kinerja penyerapan anggaran pemerintah lamban. Tak heran bila kondisi infrastruktur di Indonesia justru terendah di Asia berdasarkan Global Competitiveness Report oleh World Economic Forum," tutur Yudi.
Meski setiap tahun anggaran belanja infrastruktur meningkat, tapi total investasi infrastruktur Indonesia terhadap PDB masih terbilang kecil, baru 4,51 persen.
Anggota Komisi V DPR RI Yudi Widiana mengatakan, kebutuhan investasi infrastruktur selama 2010-2014 sebesar Rp1.923,8 triliun, sementara kemampuan APBN hanya Rp815,6 triliun dan APBD sebesar Rp445,57 triliun.
"Karena itu, peran swasta untuk ikut menyediakan infrastruktur perlu didorong untuk mengatasi baglock ini," kata Yudi dalam rilisnya di Jakarta, Jumat (4/4/2014).
Yudi mengatakan baglock anggaran infrastruktur selama ini terjadi karena minimnya anggaran yang dimiliki pemerintah. Apalagi sebagian besar APBN habis untuk alokasi belanja pegawai dan subsidi, termasuk untuk memenuhi anggaran pendidikan sekitar 20 persen dari APBN.
"APBN kita sangat terbatas. Salah satu upaya yang bisa mendorong pertumbuhan infrastruktur adalah membuka kran bagi investor melalui PPP. Ini yang sepertinya masih mandek," kata Yudi.
Seperti diketahui, pemerintah menargetkan penanaman modal di sektor swasta sebesar Rp980 triliun atau sekitar USD94 miliar berdasarkan kerangka PPP untuk jangka waktu 2010-2014. Namun, realisasi selama 2010- awal 2014l baru Rp269,3 triliun.
Sebenarnya, pemerintah telah menyadari peran penting sektor swasta untuk memenuhi kebutuhan ini dan karenanya telah menyediakan suatu sarana bagi swasta agar dapat ikut berperan serta dalam pembangunan infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS).
Program KPS milik pemerintah ini mencakup rentang infrastruktur yang luas, termasuk bandar udara, pelabuhan laut dan sungai, jalan dan jembatan, jalan kereta, ketenagalistrikan dan sebagainya. Namun hingga saat ini belum banyak investor yang tertarik berinvestasi karena hambatan infrastruktur banyak disebabkan urusan pembebasan lahan.
Di sisi lain, buruknya kinerja penyerapan anggaran di kementerian juga menyebabkan daya saing infrastruktur Indonesia masih menjadi salah satu yang terendah di Asia. Hal ini sangat memprihatinkan. Apalagi, anggaran untuk belanja infrastruktur cenderung mengalami peningkat, namun di sisi lain penyerapan rendah.
"Bagaimana memperbaiki daya saing infrastruktur jika anggaran telah disiapkan, namun kinerja penyerapan anggaran pemerintah lamban. Tak heran bila kondisi infrastruktur di Indonesia justru terendah di Asia berdasarkan Global Competitiveness Report oleh World Economic Forum," tutur Yudi.
(rna)
Lihat Juga :
