Sanksi LCGC pakai BBM subsidi sulit dilakukan
Senin, 07 April 2014 - 14:28 WIB
Sanksi LCGC pakai BBM subsidi sulit dilakukan
A
A
A
Sindonews.com - Mobil low cost green car (LCGC) sudah didesain untuk mencegah pemakainya menggunakan BBM bersubsidi. Namun, temuan di lapangan menunjukan mobil tersebut justru banyak yang memakai BBM bersubsidi sebagai bahan bakarnya.
Wacana untuk memberikan sanksi kepada pengguna mobil LCGC yang memakai BBM bersubsidi pun dikemukakan oleh Kementerian Periundustrian (Kemenperin). Namun, Menteri Keuangan M Chatib Basri mengingatkan, sanksi tersebut sulit dilakukan karena tidak ada yang bisa mengontrolnya.
“Kalau punishment-nya cuma diimbau, nggak bakal jalan. Kemenperin bilang diberikan saja hukumannya, tapi siapa yang akan jaga di setiap pom bensin,” tutur Chatib dalam diskusi 'Menyongsong Peta Baru Kebijakan Ekonomi Indonesia' di Jakarta, Senin (7/4/2014).
Daripada memberikan sanksi, dia mengatakan, pembatasan seharusnya dilakukan secara teknis. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan aturan yang mewajibkan produsen mobil mendesain tangki BBM nonsubsidi, penggantian nozzle (selang BBM) dan sebagainya.
“Jadi harus dipikirkan soal teknisnya. Misalnya kalau masih pakai BBM subsidi, mesin nggak akan jalan atau jadi kurang tarikannya. Bisa juga nozzle-nya diganti. Soal teknis ini yang tahu kan Kemenperin," imbuh dia.
Chatib menuturkan, pergantian nozzle diharapkan bisa menekan penggunaan BBM bersubsidi pada mobil LCGC. Peningkatan penggunaan BBM bersubsidi memang menjadi kekhawatiran utama Chatib terhadap mobil LCGC.
Dengan adanya peningkatan penjualan mobil LCGC, menurut dia, negara bisa mendapatkan tambahan pajak pertambahan nilai (PPN). Karena itulah, isu pajak tidak menjadi perhatian besar.
“Betul bahwa komponen industrinya bagus di sini, ekspornya juga naik, tax-nya dapat. Tapi bagaimana untuk fuel itu bisa diatasi,” ujar dia.
Wacana untuk memberikan sanksi kepada pengguna mobil LCGC yang memakai BBM bersubsidi pun dikemukakan oleh Kementerian Periundustrian (Kemenperin). Namun, Menteri Keuangan M Chatib Basri mengingatkan, sanksi tersebut sulit dilakukan karena tidak ada yang bisa mengontrolnya.
“Kalau punishment-nya cuma diimbau, nggak bakal jalan. Kemenperin bilang diberikan saja hukumannya, tapi siapa yang akan jaga di setiap pom bensin,” tutur Chatib dalam diskusi 'Menyongsong Peta Baru Kebijakan Ekonomi Indonesia' di Jakarta, Senin (7/4/2014).
Daripada memberikan sanksi, dia mengatakan, pembatasan seharusnya dilakukan secara teknis. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan aturan yang mewajibkan produsen mobil mendesain tangki BBM nonsubsidi, penggantian nozzle (selang BBM) dan sebagainya.
“Jadi harus dipikirkan soal teknisnya. Misalnya kalau masih pakai BBM subsidi, mesin nggak akan jalan atau jadi kurang tarikannya. Bisa juga nozzle-nya diganti. Soal teknis ini yang tahu kan Kemenperin," imbuh dia.
Chatib menuturkan, pergantian nozzle diharapkan bisa menekan penggunaan BBM bersubsidi pada mobil LCGC. Peningkatan penggunaan BBM bersubsidi memang menjadi kekhawatiran utama Chatib terhadap mobil LCGC.
Dengan adanya peningkatan penjualan mobil LCGC, menurut dia, negara bisa mendapatkan tambahan pajak pertambahan nilai (PPN). Karena itulah, isu pajak tidak menjadi perhatian besar.
“Betul bahwa komponen industrinya bagus di sini, ekspornya juga naik, tax-nya dapat. Tapi bagaimana untuk fuel itu bisa diatasi,” ujar dia.
(rna)
Lihat Juga :
