Bank Dunia: PMA di Indonesia masih minim
Senin, 07 April 2014 - 18:17 WIB
Bank Dunia: PMA di Indonesia masih minim
A
A
A
Sindonews.com - Lead Economist Bank Dunia untuk Indonesia, Jim Brumby mengungkapkan, pertumbuhan investasi atau penanaman modal asing (PMA) di Indoensia masih kecil dibanding negara anggota ASEAN lainnya, seperti Malaysia, Singapura, dan Vietnam.
"Investasi di Indonesia masih kecil persentasenya dibanding negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, dan Vietnam," ungkap dia di Kantor Bank Dunia, Gedung BEI Jakarta, Senin (7/4/2014).
Menurutnya, investasi di Indonesia masih terganjal dengan permasalahan birokrasi dan reformasi hukum yang berbelit, serta konflik pembebasan lahan. Yang menjadi keunggulan Indonesia hanya karena stabilnya harga minyak dalam negeri ketika minyak dunia bergejolak.
"Itulah yang jadi salah satu keunggulan Indonesia, makanya investasi masih bisa tumbuh," imbuhnya.
Selain itu, program subsidi BBM yang tidak merata juga menjadi salah satu kendala peningkatan investasi di Indonesia. BBM subsidi menurutnya bisa diterapkan di Indonesia tapi memiliki risiko yang tinggi.
"Jadi pemerintah harus komit. Pemerintah perlu siapkan infrastrukturnya, seperti pom bensin yang memadai. Kalau itu diterapkan, ya pemerintah juga harus siap bangun kilang," pungkasnya.
"Investasi di Indonesia masih kecil persentasenya dibanding negara ASEAN lainnya seperti Malaysia, Singapura, dan Vietnam," ungkap dia di Kantor Bank Dunia, Gedung BEI Jakarta, Senin (7/4/2014).
Menurutnya, investasi di Indonesia masih terganjal dengan permasalahan birokrasi dan reformasi hukum yang berbelit, serta konflik pembebasan lahan. Yang menjadi keunggulan Indonesia hanya karena stabilnya harga minyak dalam negeri ketika minyak dunia bergejolak.
"Itulah yang jadi salah satu keunggulan Indonesia, makanya investasi masih bisa tumbuh," imbuhnya.
Selain itu, program subsidi BBM yang tidak merata juga menjadi salah satu kendala peningkatan investasi di Indonesia. BBM subsidi menurutnya bisa diterapkan di Indonesia tapi memiliki risiko yang tinggi.
"Jadi pemerintah harus komit. Pemerintah perlu siapkan infrastrukturnya, seperti pom bensin yang memadai. Kalau itu diterapkan, ya pemerintah juga harus siap bangun kilang," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
