Ketua BPK bantah sistem lama mudah dimanipulasi
Senin, 14 April 2014 - 14:57 WIB
Ketua BPK bantah sistem lama mudah dimanipulasi
A
A
A
Sindonews.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI saat ini tengah berupaya menerapkan e-audit financial tracking ke seluruh pemerintah provinsi dan daerah di Indonesia. Hal ini melalui kesepakatan bersama tentang akses data transaksi rekening pemerintah provinsi/kabupaten/kota.
Ketua BPK, Hadi Poernomo mengatakan, penerapan sistem baru ini bukan karena sistem manual cara lama mudah dimanipulasi.
"Bukan karena sistem lama bisa dimanipulasi. Saya hanya ingin menjawab tantangan teman-teman media. Anda saja bisa dengan mudah mengirim berita ke pusat, sementara anda sedang di mana-mana. Kita juga mau seperti itu," ungkap dia di kantornya, Senin (14/4/2014).
Menurutnya, saat ini laporan keuangan instansi atau lembaga yang sudah memiliki predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) masih tetap terjadi tindakan korupsi.
"Ini kan karena hanya diperiksa secara sampling. Sisa anggaran Pemda 10 tahun ini tidak pernah klop. Ini kan enggak benar. Ternyata BPK belum pernah mendapat laporan dari sumber transaksi keuangan. BPK hanya dapat dari pengolahannya. Kalau seperti ini nanti bisa terjadi BAR (berita acara rekonsiliasi)," jelas dia.
Hadi menyebutkan, selama ini sering terjadi manipulasi data di sektor barang dan jasa. Namun, dengan sistem e-audit ini akan ada persyaratan yang menyebabkan data tidak mudah dimanipulasi dan mudah terdeteksi.
"Misalnya, jangan pakai speknya berasal dari China tetapi bilangnya dari Jerman. Ini enggak benar. Katalog harus sesuai dari negara mana yang benar," pungkasnya.
Ketua BPK, Hadi Poernomo mengatakan, penerapan sistem baru ini bukan karena sistem manual cara lama mudah dimanipulasi.
"Bukan karena sistem lama bisa dimanipulasi. Saya hanya ingin menjawab tantangan teman-teman media. Anda saja bisa dengan mudah mengirim berita ke pusat, sementara anda sedang di mana-mana. Kita juga mau seperti itu," ungkap dia di kantornya, Senin (14/4/2014).
Menurutnya, saat ini laporan keuangan instansi atau lembaga yang sudah memiliki predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) masih tetap terjadi tindakan korupsi.
"Ini kan karena hanya diperiksa secara sampling. Sisa anggaran Pemda 10 tahun ini tidak pernah klop. Ini kan enggak benar. Ternyata BPK belum pernah mendapat laporan dari sumber transaksi keuangan. BPK hanya dapat dari pengolahannya. Kalau seperti ini nanti bisa terjadi BAR (berita acara rekonsiliasi)," jelas dia.
Hadi menyebutkan, selama ini sering terjadi manipulasi data di sektor barang dan jasa. Namun, dengan sistem e-audit ini akan ada persyaratan yang menyebabkan data tidak mudah dimanipulasi dan mudah terdeteksi.
"Misalnya, jangan pakai speknya berasal dari China tetapi bilangnya dari Jerman. Ini enggak benar. Katalog harus sesuai dari negara mana yang benar," pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
