BPS punya modal kuat jalankan PPG
Kamis, 17 April 2014 - 14:08 WIB
BPS punya modal kuat jalankan PPG
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Badan Pusat Statistik (BPS), Suryamin mengatakan, pihaknya termasuk seluruh karyawan BPS telah memiliki modal kuat untuk menjalankan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG).
"BPS mencakup seluruh pegawainya, sudah memiliki modal dan bekal yang kuat. Kami memiliki kode etik untuk memahami serta menjalankan PPG untuk kedepannya," kata dia dalam konferensi pers di Gedung BPS, Kamis (17/4/2014).
Menurutnya, PPG sebagai program yang juga dapat membangun lingkungan lebih baik, yakni bebas dari KKN, transparan dan mengarah pada kesejahteraan masyarakat.
Suryamin juga menjelaskan bahwa kode etik yang dianut dan dipahami BPS adalah mengenai integritas. Diperlukan keteladanan dari lapisan teratas dengan kerja pimpinan yang baik, sampai jajaran terbawah untuk menjalankan komitme gratifikasi.
Sehingga, lanjut dia, pada akhirnya BPS dapat terbebas dari praktik-praktik dan tindakan KKN. Sementara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memberikan asistensi, konsultasi dan bimbingan berkesinambungan kepada BPS dalam tindak lanjut pemahaman PPG di lingkungan BPS.
Selain itu, juga akan selalu memonitoring perkembangan PPG secara berkelanjutan untuk menciptakan wilayah yang bebas korupsi. Manfaat dari PPG untuk mendekatkan integritas pegawai.
Seperti diketahui, BPS bekerja sama dengan KPK telah menandatangani komitmen penerapan Program Pengendalian Gratifikasi di Gedung BPS, Jakarta, hari ini.
"BPS mencakup seluruh pegawainya, sudah memiliki modal dan bekal yang kuat. Kami memiliki kode etik untuk memahami serta menjalankan PPG untuk kedepannya," kata dia dalam konferensi pers di Gedung BPS, Kamis (17/4/2014).
Menurutnya, PPG sebagai program yang juga dapat membangun lingkungan lebih baik, yakni bebas dari KKN, transparan dan mengarah pada kesejahteraan masyarakat.
Suryamin juga menjelaskan bahwa kode etik yang dianut dan dipahami BPS adalah mengenai integritas. Diperlukan keteladanan dari lapisan teratas dengan kerja pimpinan yang baik, sampai jajaran terbawah untuk menjalankan komitme gratifikasi.
Sehingga, lanjut dia, pada akhirnya BPS dapat terbebas dari praktik-praktik dan tindakan KKN. Sementara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memberikan asistensi, konsultasi dan bimbingan berkesinambungan kepada BPS dalam tindak lanjut pemahaman PPG di lingkungan BPS.
Selain itu, juga akan selalu memonitoring perkembangan PPG secara berkelanjutan untuk menciptakan wilayah yang bebas korupsi. Manfaat dari PPG untuk mendekatkan integritas pegawai.
Seperti diketahui, BPS bekerja sama dengan KPK telah menandatangani komitmen penerapan Program Pengendalian Gratifikasi di Gedung BPS, Jakarta, hari ini.
(izz)
Lihat Juga :
