Menkeu: BUMN harus kejar dividen Freeport
Kamis, 17 April 2014 - 19:10 WIB
Menkeu: BUMN harus kejar dividen Freeport
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Keuangan (Menkeu), M Chatib Basri mengingatkan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar terus memperjuangkan bagian pemerintah di dalam dividen PT Freeport Indonesia.
Pasalnya, pemerintah memiliki saham di sana sehingga berhak memperjuangkan dividen Freeport jika Freeport untung. "Kalau Freeport itu kan untung, kalau untung kan pemerintah punya saham di situ. Mbok ya diperjuangin maintain. Kita minta deviden ditagih. Bagian-bagian yang bisa diperjuangkan musti dikejar dong," tutur Chatib di kantornya, Kamis (17/4/2014).
Chatib mengakui, keputusan Freeport untuk tidak membagi dividen memang sudah menjadi kesepakatan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun, dia mengingatkan bahwa saat ini pemerintah membutuhkan banyak dana untuk membiayai pembangunan serta membiayai subsidi.
Dividen dari Freeport diharapkan bisa menjadi salah satu sumber dana tersebut. Terlebih, Freeport sudah tidak membayar dividen selama dua tahun berturut-turut.
"Dividen Freeport itu kan Rp1,5 triliun. Saya lagi butuh duit nih. Dan di situ (RUPS) kan ada perwakilan pemerintah. Enggak mau dividen itu memang haknya (Freeport) tapi kita punya share bisa diperjuangkan," kata dia.
Sebelumnya, Kementerian BUMN menuturkan bahwa setoran dividen BUMN ke kas negara untuk APBN 2014 sebesar Rp40 triliun tidak akan terpenuhi. Pasalnya, ada penyumbang dividen yakni Freeport dan PT PLN (persero) tidak bisa menyetorkan dividen tahun buku 2013 akibat persoalan keuangan. Akibatnya, jumlah dividen tahun buku 2013 untuk APBN 2014 hanya berkisar Rp37,5 triliun sampai Rp38,5 triliun.
Meskipun Freeport bukan BUMN tetapi pemerintah masih memiliki saham 9,36 persen. Karena itu, pemerintah berhak mendapatkan dividen. Sebagai catatan, pada 2012 dan 2013, Freeport juga tidak menyetor BUMN. Untuk 2014, Freeport ditargetkan menyetor dividen sebesar Rp1,5 triliun sementara PT PLN sekitar Rp2 triliun sampai Rp3 triliun.
Pasalnya, pemerintah memiliki saham di sana sehingga berhak memperjuangkan dividen Freeport jika Freeport untung. "Kalau Freeport itu kan untung, kalau untung kan pemerintah punya saham di situ. Mbok ya diperjuangin maintain. Kita minta deviden ditagih. Bagian-bagian yang bisa diperjuangkan musti dikejar dong," tutur Chatib di kantornya, Kamis (17/4/2014).
Chatib mengakui, keputusan Freeport untuk tidak membagi dividen memang sudah menjadi kesepakatan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Namun, dia mengingatkan bahwa saat ini pemerintah membutuhkan banyak dana untuk membiayai pembangunan serta membiayai subsidi.
Dividen dari Freeport diharapkan bisa menjadi salah satu sumber dana tersebut. Terlebih, Freeport sudah tidak membayar dividen selama dua tahun berturut-turut.
"Dividen Freeport itu kan Rp1,5 triliun. Saya lagi butuh duit nih. Dan di situ (RUPS) kan ada perwakilan pemerintah. Enggak mau dividen itu memang haknya (Freeport) tapi kita punya share bisa diperjuangkan," kata dia.
Sebelumnya, Kementerian BUMN menuturkan bahwa setoran dividen BUMN ke kas negara untuk APBN 2014 sebesar Rp40 triliun tidak akan terpenuhi. Pasalnya, ada penyumbang dividen yakni Freeport dan PT PLN (persero) tidak bisa menyetorkan dividen tahun buku 2013 akibat persoalan keuangan. Akibatnya, jumlah dividen tahun buku 2013 untuk APBN 2014 hanya berkisar Rp37,5 triliun sampai Rp38,5 triliun.
Meskipun Freeport bukan BUMN tetapi pemerintah masih memiliki saham 9,36 persen. Karena itu, pemerintah berhak mendapatkan dividen. Sebagai catatan, pada 2012 dan 2013, Freeport juga tidak menyetor BUMN. Untuk 2014, Freeport ditargetkan menyetor dividen sebesar Rp1,5 triliun sementara PT PLN sekitar Rp2 triliun sampai Rp3 triliun.
(izz)
Lihat Juga :
