HT: Pemerintah seharusnya tidak berpikir komersial
HT: Pemerintah seharusnya tidak berpikir komersial
A
A
A
Sindonews.com - CEO MNC Group, Hary Tanoesoedibjo (HT) mengemukakan rencana akuisisi Bank BTN oleh Bank Mandiri akan merugikan masyarakat. Terutama masyarakat menengah ke bawah yang belum memiliki rumah.
Menurut HT, pemerintah seharusnya tidak berpikir komersial. Karena BTN alat utama masyarakat agar dapat memiliki rumah sendiri dengan biaya terjangkau.
"Pemerintah seharusnya tidak berpikir komersial, masih banyak masyarakat kita kelas menengah bawah yang belum memiliki rumah sendiri. BTN seharusnya merupakan alat utama bagi masyarakat agar dapat memiliki rumah sendiri dengan biaya terjangkau," terang HT, Senin (21/4/2014).
Sebagai informasi, Bank BTN selama ini fokus pada pembiayaan KPR yang pada umumnya melayani kebutuhan pembiayaan perumahan bagi masyarakat menengah bawah. Jika mereka harus ke BPR maka biayanya sangat mahal.
Kelemahan jika diakuisi Bank Mandiri, perbankan BUMN itu fokusnya pada korporasi yang dapat mengubah prioritas BTN sebagai penyedia kredit perumahan rakyat. Bank Mandiri juga fokus pada pertumbuhan kinerja keuangan, sedangkan Bank BTN lebih pada pelayanan masyarakat menengah bawah.
Sebelumnya, sejumlah analis tidak sepakat dengan rencana akuisisi yang dicetuskan pemerintah. Mereka menilai pemerintah dalam hal ini kementerian BUMN, tidak mempunyai konsep pengembangan perbankan nasional jika tetap memaksakan penambahan agenda persetujuan perubahan pemegang saham pada RUPSLB PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). Karena cenderung berpotensi menjadi sebuah intervensi.
"Tidak ada untungnya jika Bank Mandiri mengakuisisi Bank BTN. Apalagi jika dibayar dengan obligasi rekap karena mengartikan Bank BTN tidak memiliki nilai lebihnya atau value added. Padahal, kinerja Bank BTN sangat baik," ujar pengamat perbankan Paul Sutaryono, Kamis (17/4/2014) lalu.
Sementara analis PT Asjaya Indosurya Securities, William Suryawijaya melihat ketidakjelasan arah rencana akuisisi tersebut dikhawatirkan dapat menjadi sentimen negatif yang akan direspon pasar. Sehingga menyebabkan saham kedua emiten perbankan milik negara tersebut bergejolak.
Menurut HT, pemerintah seharusnya tidak berpikir komersial. Karena BTN alat utama masyarakat agar dapat memiliki rumah sendiri dengan biaya terjangkau.
"Pemerintah seharusnya tidak berpikir komersial, masih banyak masyarakat kita kelas menengah bawah yang belum memiliki rumah sendiri. BTN seharusnya merupakan alat utama bagi masyarakat agar dapat memiliki rumah sendiri dengan biaya terjangkau," terang HT, Senin (21/4/2014).
Sebagai informasi, Bank BTN selama ini fokus pada pembiayaan KPR yang pada umumnya melayani kebutuhan pembiayaan perumahan bagi masyarakat menengah bawah. Jika mereka harus ke BPR maka biayanya sangat mahal.
Kelemahan jika diakuisi Bank Mandiri, perbankan BUMN itu fokusnya pada korporasi yang dapat mengubah prioritas BTN sebagai penyedia kredit perumahan rakyat. Bank Mandiri juga fokus pada pertumbuhan kinerja keuangan, sedangkan Bank BTN lebih pada pelayanan masyarakat menengah bawah.
Sebelumnya, sejumlah analis tidak sepakat dengan rencana akuisisi yang dicetuskan pemerintah. Mereka menilai pemerintah dalam hal ini kementerian BUMN, tidak mempunyai konsep pengembangan perbankan nasional jika tetap memaksakan penambahan agenda persetujuan perubahan pemegang saham pada RUPSLB PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). Karena cenderung berpotensi menjadi sebuah intervensi.
"Tidak ada untungnya jika Bank Mandiri mengakuisisi Bank BTN. Apalagi jika dibayar dengan obligasi rekap karena mengartikan Bank BTN tidak memiliki nilai lebihnya atau value added. Padahal, kinerja Bank BTN sangat baik," ujar pengamat perbankan Paul Sutaryono, Kamis (17/4/2014) lalu.
Sementara analis PT Asjaya Indosurya Securities, William Suryawijaya melihat ketidakjelasan arah rencana akuisisi tersebut dikhawatirkan dapat menjadi sentimen negatif yang akan direspon pasar. Sehingga menyebabkan saham kedua emiten perbankan milik negara tersebut bergejolak.
(dmd)
Explore More