OJK rangkul PKK tingkatkan literasi keuangan

Sindonews.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional IV Jateng-DIY menggendang PKK Jawa Tengah. Ini sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan dan produk-produk yang ditawarkannya.

Kepala OJK Regional IV Jateng dan DIY Santoso Wibowo menilai, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan mitra strategis dalam melakukan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan dan produk-produk lembaga jasa keuangan.

OJK menyadari bahwa partisipasi aktif dan dukungan dari mitra strategis di daerah sangat dibutuhkan untuk memperluas akses kepada masyarakat dalam rangka menunjang keberhasilan program edukasi literasi keuangan.

Hal tersebut sangat beralasan, karena tingkat literasi keuangan masyarakat secara umum masih rendah. Untuk Jawa Tengah, tingkat literasi keuangan di sektor perbankan hanya sebesar 19,25 persen, asuransi sebesar 11,50 persen, pembiayaan 9 persen, dana pensiun 4 persen, pasar modal 2,75 persen, dan pegadaian 15 persen.

Semnetara, untuk tingkat utilisasi, hanya sektor perbankan yang tingkat utilisasinya lebih tinggi dibandingkan tingkat literasinya, yaitu sebesar 38,75 persen. Sedangkan, asuransi, pembiayaan, dana pensiun, dan pegadaian masing-masing hanya sebesar 3 persen, 3,5 persen, 0,5 persen, dan 4 persen.

"Dengan menggandeng PKK, program edukasi yang ingin diberikan OJK dapat terlaksana secara berkesinambungan. Kegiatan edukasi tersebut juga diharapkan dapat saling mengisi atau bersinergi dengan agenda kegiatan yang telah direncanakan Tim Penggerak PKK di masing-masing daerah," jelas Santoso, Kamis (8/5/2014).

Kerja sama tersebut juga untuk mengimplementasikan kebijakan OJK di bidang edukasi dan perlindungan konsumen sebagai salah satu bentuk aliansi strategis dengan seluruh pihak yang memiliki concern terhadap isu edukasi dan perlindungan konsumen.

Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah, Siti Atikoh Suprianti berharap, kerja sama dapat dilakukan agar pemahaman masyarakat Jawa Tengah mengenai keuntungan dan risiko produk jasa keuangan semakin meningkat, sehingga penipuan yang berkedok investasi dapat dihindari.