Dahlan dinilai tak niat selesaikan outsourcing BUMN

Sindonews.com - Nasib para pekerja alih daya atau outsourcing di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang semakin tidak jelas, menegaskan bahwa Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN dinilai tidak berniat menyelesaikan masalah ini secara totalitas.

Padahal, jelas-jelas terjadi pelanggaran terhadap UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan oleh perusahaan-perusahaan BUMN tersebut.

"Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN tidak mempunyai keinginan secara riil untuk menyelesaikan masalah outsourcing ini," kata Anggota Komisi IX DPR RI, Poempida Hidayatulloh ketika dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (14/5/2014).

Menurutnya, dengan sikap Dahlan yang seperti ini, tidak ada jalan lagi dan tidak akan ada kompromi lagi dengan Menteri BUMN tersebut. DPR mau tidak mau harus melanjutkan lagi pengajuan interpelasi.

"Tidak ada jalan lain lagi dan tidak dapat dikompromikan, DPR harus melanjutkan lagi proses pengajuan interpelasi," tegas politisi Partai Golkar itu.

Karena itu, lanjut Poempida, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus bertanggung jawab atas sikap Kementerian BUMN yang dipimpin Dahlan Iskan.

"Presiden pun harus bertanggung jawab atas kebijakan para direksi BUMN yang mempunyai masalah outsourcing ini," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Poempida juga mengatakan, jika ingin selesai dalam keadaan baik, maka SBY harus segera mengeluarkan Inpres sebagai landasan hukum bagi seluruh perusahaan BUMN yang bermasalah dalam hal OS ini. Inpres tersebut cukup mengacu kepada kepatuhan pada UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Inpres pun harus memberikan sanksi kepada para Direksi BUMN yang tidak patuh dalam mentaati UU No 13 tahun 2003 ini," ujarnya.