Cerita Gubernur Sulsel Tekan Inflasi
A
A
A
Bank Indonesia (BI) menggelar acara Sarasehan Nasional bertema "Kebangkitan Ekonomi Nasional", Selasa (20/5/2014) malam. Acara ini dihadiri oleh hampir seluruh pemerintah daerah, seperti gubernur, bupati dan wali kota dari seluruh Indonesia.
Di sela-sela diskusi santai yang digelar di Gedung Kebon Sirih Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo menyampaikan cerita tentang sulitnya mengendalikan inflasi di daerahnya.
"Menghadapi lapangan dan kerumitan yang begitu banyak, gubernur memiliki tanggung jawab yang sangat berat. Bahkan lebih berat dibandingkan tugas menteri perekonomian," ujar Syahrul.
Tantangan besar yang dihadapi pemerintah daerah dalam hal menekan inflasi di masing-masing daerah, dia menjelaskan, adalah memastikan ketersediaan bahan pokok dengan jumlah yang sesuai dan dengan harga terjangkau.
"Masyarakat tidak boleh bersoal dengan berasnya, tidak boleh bersoal dengan minyaknya, tidak boleh bersoal dengan gasnya, bahkan tidak boleh ada bom teroris meledak di daerah saya. Itu tugas gubernur," tandas dia.
Di wilayah yang dipimpinnya, Syahrul menuturkan, untuk menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok, ada langkah konkret yang selama ini telah diterapkan. Langkah tersebut juga dimaksudkan untuk menekan angka inflasi di Sulawesi Selatan.
"Ada 22 bahan pokok tiap bulan selalu dikontrol oleh bupati dan wali kota di Sulawesi Selatan. Ada lima daerah inti, tiap bulan mereka laporan. Ini tugas gubernur, kalau ada distribusi produk tidak bisa dikontrol harus segera diberhentikan," paparnya.
Hasilnya, Sulawesi Selatan mampu menekan angka inflasinya menjadi di bawah 2%. "Berkat controling yang kami lakukan, Sulawesi Selatan bisa menekan inflasinya di bawah inflasi nasional. Inflasi kami bahkan di bawah 2%," ujar dia.
Di sela-sela diskusi santai yang digelar di Gedung Kebon Sirih Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo menyampaikan cerita tentang sulitnya mengendalikan inflasi di daerahnya.
"Menghadapi lapangan dan kerumitan yang begitu banyak, gubernur memiliki tanggung jawab yang sangat berat. Bahkan lebih berat dibandingkan tugas menteri perekonomian," ujar Syahrul.
Tantangan besar yang dihadapi pemerintah daerah dalam hal menekan inflasi di masing-masing daerah, dia menjelaskan, adalah memastikan ketersediaan bahan pokok dengan jumlah yang sesuai dan dengan harga terjangkau.
"Masyarakat tidak boleh bersoal dengan berasnya, tidak boleh bersoal dengan minyaknya, tidak boleh bersoal dengan gasnya, bahkan tidak boleh ada bom teroris meledak di daerah saya. Itu tugas gubernur," tandas dia.
Di wilayah yang dipimpinnya, Syahrul menuturkan, untuk menjamin ketersediaan bahan kebutuhan pokok, ada langkah konkret yang selama ini telah diterapkan. Langkah tersebut juga dimaksudkan untuk menekan angka inflasi di Sulawesi Selatan.
"Ada 22 bahan pokok tiap bulan selalu dikontrol oleh bupati dan wali kota di Sulawesi Selatan. Ada lima daerah inti, tiap bulan mereka laporan. Ini tugas gubernur, kalau ada distribusi produk tidak bisa dikontrol harus segera diberhentikan," paparnya.
Hasilnya, Sulawesi Selatan mampu menekan angka inflasinya menjadi di bawah 2%. "Berkat controling yang kami lakukan, Sulawesi Selatan bisa menekan inflasinya di bawah inflasi nasional. Inflasi kami bahkan di bawah 2%," ujar dia.
(rna)