Jokowi Minta Pemerintah Bangun Tol Laut
Rabu, 21 Mei 2014 - 15:58 WIB
Jokowi Minta Pemerintah Bangun Tol Laut
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta yang juga Capres RI periode 2014-2019 Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah harus membuat akses tol laut. Dengan adanya tol yang dibangun di atas laut, diharapkan nantinya komoditas-komoditas yang dibutuhkan oleh pulau-pulau tersebut harganya bisa sama.
Seperti diketahui, harga komoditas tiap pulau berbeda satu dengan yang lainnya sehingga tingkat inflasi di daerah sulit dijaga. Hal ini juga guna menangani adanya kesenjangan perbedaan harga komoditas di pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Papua.
"Ada kesenjangan di dalam pembangunan infrastruktur sehingga menyebabkan harga yang beda di pulau-pulau itu. Saya contohkan semen di Jawa harganya sekitar Rp50.000, di Papua di atas Rp1 juta, kenapa? Karena manajemen distribusi logistik ini yang harus diperbaiki," ujar Jokowi ketika ditemui usai rakornas TPID V di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (21/5/2014).
Menurutnya, pembangunan tol laut tersebut bukanlah yang dimaksud jalan tol yang menghubungkan antar pulau. Namun tol laut yang dimaksud adalah pembangunan pelabuhan di pulau-pulau tersebut atau yang dinamakan dengan deep sea port.
"Tol laut itu bukan jalan, artinya ada deep sea port, ada pelabuhan di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Dan ada kapal besar yang setiap hari mondar-mandir, sehingga harga di semua pulau ini sama. Ini kan rasa keadilan," jelasnya.
Dengan adanya tol laut tersebut nantinya komoditas-komoditas yang dibutuhkan oleh pulau-pulau tersebut harganya bisa sama rata dan tidak ada kesenjangan harga yang membuat masyarakat menjadi sulit.
"Misal, angkutan sapi kalau ada kapal besar seperti itu, bolak balik, sapi yang di Makassar dibawa bisa murah. Kenapa perlu tol laut, karena negara kita negara kelautan, bukan tol darat, tol laut. Manajemen distribusi logistik ini akan baik kalau ada itu," ucapnya.
Jokowi juga berharap, agar pemerintah bisa menerima masukannya tersebut. "Bentuk investasinya seharusnya ini dirintis oleh pemerintah, dan kapalnya pemerintah bisa Pelni bisa BUMN lain bisa, tapi tidak oleh maskapai besar asing," tegasnya.
"Ini adalah rasa keadilan, larinya ke harga, ke inflasi, nanti ekonomi secara makro. Bayangkan kalau bisa mengangkut sapi dari NTT ke sini jadi murah. Pemerintah harus punya concern, ini kita mau memberikan rasa adil," tutup Jokowi.
Seperti diketahui, harga komoditas tiap pulau berbeda satu dengan yang lainnya sehingga tingkat inflasi di daerah sulit dijaga. Hal ini juga guna menangani adanya kesenjangan perbedaan harga komoditas di pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Papua.
"Ada kesenjangan di dalam pembangunan infrastruktur sehingga menyebabkan harga yang beda di pulau-pulau itu. Saya contohkan semen di Jawa harganya sekitar Rp50.000, di Papua di atas Rp1 juta, kenapa? Karena manajemen distribusi logistik ini yang harus diperbaiki," ujar Jokowi ketika ditemui usai rakornas TPID V di Hotel Sahid, Jakarta, Rabu (21/5/2014).
Menurutnya, pembangunan tol laut tersebut bukanlah yang dimaksud jalan tol yang menghubungkan antar pulau. Namun tol laut yang dimaksud adalah pembangunan pelabuhan di pulau-pulau tersebut atau yang dinamakan dengan deep sea port.
"Tol laut itu bukan jalan, artinya ada deep sea port, ada pelabuhan di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Dan ada kapal besar yang setiap hari mondar-mandir, sehingga harga di semua pulau ini sama. Ini kan rasa keadilan," jelasnya.
Dengan adanya tol laut tersebut nantinya komoditas-komoditas yang dibutuhkan oleh pulau-pulau tersebut harganya bisa sama rata dan tidak ada kesenjangan harga yang membuat masyarakat menjadi sulit.
"Misal, angkutan sapi kalau ada kapal besar seperti itu, bolak balik, sapi yang di Makassar dibawa bisa murah. Kenapa perlu tol laut, karena negara kita negara kelautan, bukan tol darat, tol laut. Manajemen distribusi logistik ini akan baik kalau ada itu," ucapnya.
Jokowi juga berharap, agar pemerintah bisa menerima masukannya tersebut. "Bentuk investasinya seharusnya ini dirintis oleh pemerintah, dan kapalnya pemerintah bisa Pelni bisa BUMN lain bisa, tapi tidak oleh maskapai besar asing," tegasnya.
"Ini adalah rasa keadilan, larinya ke harga, ke inflasi, nanti ekonomi secara makro. Bayangkan kalau bisa mengangkut sapi dari NTT ke sini jadi murah. Pemerintah harus punya concern, ini kita mau memberikan rasa adil," tutup Jokowi.
(gpr)
Lihat Juga :
