Muhaimin Luncurkan Score Tingkatkan Produktivitas UKM
A
A
A
JAKARTA - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar meluncurkan program Kesinambungan Daya Saing dan Tanggung Jawab Perusahaan (Score) fase II untuk meningkatkan produktivitas Usaha kecil Menengah (UKM) di Indonesia.
Program ini lanjutan dari fase I yang diluncurkan 2009 yang merupakan program global. Awalnya dirancang ILO dan didanai Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (SECO) dan Badan untuk Kerjasama Pembangunan Nowergia (NORAD). Juga didukung dan dilaksanakan Kemenakertrans, Apindo dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh nasional dan ILO.
"Program ini secara khusus membantu UKM/IKM di Indonesia, sehingga tercapai peningkatan mutu produktivitas melalui peningkatan kerja sama dan komunikasi antara pengusaha dan pekerja," kata dia dalam rilisnya, Senin (26/5/2014).
Menurutnya, UKM/IKM merupakan salah satu pilar ekonomi Indonesia yang pada 2012 UKM/IKM menyumbang 57,4 persen Produk Domestik Bruto (data Kementerian KUKM). UKM/IKM juga berperan besar dalam mengatasi pengangguran dengan mempekerjakan 107,6 juta tenaga kerja.
Namun, karena bentuk usahanya yang kecil menjadikan UKM/IKM sangat rentan terhadap guncangan dari luar. Seperti di negara-negara lainnya, UKM/IKM di Indonesia juga menghadapi banyak kendala dalam mempertahankan keberlangsungan usaha.
"Besarnya peran dan potensi UKM/IKM dalam perekonomian Indonesia, membuat pemerintah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pembinaan dan pendampingan agar terjadi peningkatan produktivitas dan daya saing UKM/IKM," jelasnya.
Sebagai program pelatihan dan pendampingan, kata Muahimin, Score diharapkan dapat mendukung perusahaan agar mampu menguatkan kerja sama dan komunikasi antara perusahaan dan pekerja.
Caranya melalui peningkatan kualitas dan produktivitas, perbaikan kondisi kerja, pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan, serta membuat perusahaan menjadi lebih kompetitif, baik di pasar nasional maupun global.
Dalam menyusun program ini, pemerintah melibatkan ILO dan lembaga tripartit. Yaitu pemerintah, pengusaha dan pekerja. Sehingga diharapkan ownership program-program ILO di dalam Decent Work Country Program dapat dirasakan seluruh konstituennya.
Dijelaskan Muhaimin, Score fase I yang dilaksanakan pada 2009 sampai 2013 telah membuahkan hasil yang baik bagi perkembangan UKM di Indonesia.
Program ini lanjutan dari fase I yang diluncurkan 2009 yang merupakan program global. Awalnya dirancang ILO dan didanai Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (SECO) dan Badan untuk Kerjasama Pembangunan Nowergia (NORAD). Juga didukung dan dilaksanakan Kemenakertrans, Apindo dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh nasional dan ILO.
"Program ini secara khusus membantu UKM/IKM di Indonesia, sehingga tercapai peningkatan mutu produktivitas melalui peningkatan kerja sama dan komunikasi antara pengusaha dan pekerja," kata dia dalam rilisnya, Senin (26/5/2014).
Menurutnya, UKM/IKM merupakan salah satu pilar ekonomi Indonesia yang pada 2012 UKM/IKM menyumbang 57,4 persen Produk Domestik Bruto (data Kementerian KUKM). UKM/IKM juga berperan besar dalam mengatasi pengangguran dengan mempekerjakan 107,6 juta tenaga kerja.
Namun, karena bentuk usahanya yang kecil menjadikan UKM/IKM sangat rentan terhadap guncangan dari luar. Seperti di negara-negara lainnya, UKM/IKM di Indonesia juga menghadapi banyak kendala dalam mempertahankan keberlangsungan usaha.
"Besarnya peran dan potensi UKM/IKM dalam perekonomian Indonesia, membuat pemerintah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pembinaan dan pendampingan agar terjadi peningkatan produktivitas dan daya saing UKM/IKM," jelasnya.
Sebagai program pelatihan dan pendampingan, kata Muahimin, Score diharapkan dapat mendukung perusahaan agar mampu menguatkan kerja sama dan komunikasi antara perusahaan dan pekerja.
Caranya melalui peningkatan kualitas dan produktivitas, perbaikan kondisi kerja, pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan, serta membuat perusahaan menjadi lebih kompetitif, baik di pasar nasional maupun global.
Dalam menyusun program ini, pemerintah melibatkan ILO dan lembaga tripartit. Yaitu pemerintah, pengusaha dan pekerja. Sehingga diharapkan ownership program-program ILO di dalam Decent Work Country Program dapat dirasakan seluruh konstituennya.
Dijelaskan Muhaimin, Score fase I yang dilaksanakan pada 2009 sampai 2013 telah membuahkan hasil yang baik bagi perkembangan UKM di Indonesia.
(izz)