Prabowo Tekankan Ekonomi Kerakyatan
Minggu, 15 Juni 2014 - 21:30 WIB
Prabowo Tekankan Ekonomi Kerakyatan
A
A
A
JAKARTA - Debat calon presiden (capres) 2014 kembali digelar. Dalam acara yang dilaksanakan di Hotel Gran Melia, Jakarta, Minggu (15/6/2014) malam ini, masing-masing kandidat menyampaikan visi-misi di bidang ekonomi dan kesejahteraan sosial.
Capres nomor urut satu, Prabowo Subianto memaparkan pandangannya tentang ekonomi kerakyatan. Menurutnya ekonomi Indonesia harus berdasarkan kepentingan rakyat dan mereka perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
"Ekonomi kerakyatan kita didasarkan pada Pasal 33 UUD 1945, itu harus berdasarkan asas kekeluargaan, sumber ekonomi hajat hidup orang banyak yang dikelola oleh pemerintah, ditujukan pada penguatan dan pemberdayaan rakyat," ujar Prabowo dalam debat capres/cawapres.
Dia mengungkapkan, ekonomi yang berasaskan kerakyatan juga harus menjamin kondisi keselamatan masyarakat yang tertinggal. "Ini beda dengan negara barat atau neo liberal. Pemerintah menjadi wasit, pemerintah harus jadi pelopor tidak membiarkan masyarakat sengsara atau susah," tegasnya.
Meski demikian, lanjut Prabowo, negara tetap mendukung investasi asing untuk membantu pergerakan ekonomi. Pemerintah juga harus memperkuat koperasi, dan mengalirkan dana lebih untuk program KUR (kredit usaha rakyat). Terutama untuk mereka yang tidak mampu agar memiliki usaha sendiri dalam membangun hidup lebih baik.
"Sebagai contoh dengan dana (KUR) Rp5 triliun, dapat meningkatkan 12 juta orang rakyat kita. Kita perlu tingkatkan empat kali lipat sebesar 20 triliun, itu berarti akan ada 48 juta orang bisa dapat kehidupan. Jadi, kita tidak anti investasi asing. Jangan masuk Indonesia pakai uang Indonesia, itu hanya memakai pasar Indonesia. Sehingga, silakan menjadi kaya di Indonesia," tandasnya.
Capres nomor urut satu, Prabowo Subianto memaparkan pandangannya tentang ekonomi kerakyatan. Menurutnya ekonomi Indonesia harus berdasarkan kepentingan rakyat dan mereka perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
"Ekonomi kerakyatan kita didasarkan pada Pasal 33 UUD 1945, itu harus berdasarkan asas kekeluargaan, sumber ekonomi hajat hidup orang banyak yang dikelola oleh pemerintah, ditujukan pada penguatan dan pemberdayaan rakyat," ujar Prabowo dalam debat capres/cawapres.
Dia mengungkapkan, ekonomi yang berasaskan kerakyatan juga harus menjamin kondisi keselamatan masyarakat yang tertinggal. "Ini beda dengan negara barat atau neo liberal. Pemerintah menjadi wasit, pemerintah harus jadi pelopor tidak membiarkan masyarakat sengsara atau susah," tegasnya.
Meski demikian, lanjut Prabowo, negara tetap mendukung investasi asing untuk membantu pergerakan ekonomi. Pemerintah juga harus memperkuat koperasi, dan mengalirkan dana lebih untuk program KUR (kredit usaha rakyat). Terutama untuk mereka yang tidak mampu agar memiliki usaha sendiri dalam membangun hidup lebih baik.
"Sebagai contoh dengan dana (KUR) Rp5 triliun, dapat meningkatkan 12 juta orang rakyat kita. Kita perlu tingkatkan empat kali lipat sebesar 20 triliun, itu berarti akan ada 48 juta orang bisa dapat kehidupan. Jadi, kita tidak anti investasi asing. Jangan masuk Indonesia pakai uang Indonesia, itu hanya memakai pasar Indonesia. Sehingga, silakan menjadi kaya di Indonesia," tandasnya.
(dmd)
Lihat Juga :
